Dewan Pengupahan Unsur Pemerintah Melarikan Diri, Rakor Pengupahan Jateng Berlanjut Aksi

Semarang 04/10/18 | Aliansi Gerakan Buruh Jawa Tengah menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Disnakertrans Propinsi Jawa Tengah dan dewan pengupahan unsur pemerintah dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan terkait persiapan penetapan UMK 2019 di hotel Grand HAP Solo, Selasa (24-25/09/2018).

Hal ini dikarenakan sikap pimpinan sidang yang tidak fair dan Dewan Pengupahan unsur pemerintah yang plin plan. Sebagaimana dalam pemaparan hasil sidang komisi, unsur pemerintah justru mengangkat soal upah padat karya dan tidak tegas kaitannya PP No. 78 tahun 2015 yang mana PP tersebut tidak akan mensejahterakan buruh dan malah sebaliknya akan menindas buruh.

Pada hari pertama Rakor, Aliansi Gerakan Buruh Jawa Tengah menyerahkan naskah formulasi usulan upah tahun 2019 berdasarkan survei KHL kepada Wika Bintang selaku Ketua Dewan Pengupahan disaksikan Adriani Direktur Pengupahan Kemnaker RI. Tanggal 20 September yang lalu Aliansi Gerakan Buruh Jawa Tegah juga sudah menyerahkan konsep yang sama kepada Adriani pada saat audiensi di kantor Kemnaker RI.

Pada hari kedua rapat yang sebagaimana jadwal selesai tapi berakhir tanpa hasil dan tidak ada acara penutupan dikarenakan anggota dewan pengupahan unsur pemerintah satu persatu meninggalkan ruangan dan tidak kembali tanpa keterangan. Hal itu memicu unsur pengusaha/apindo melakukan hal yang sama. Sehingga yang ada tinggal unsur serikat pekerja/buruh.

Menyikapi Rakor yang tidak selesai tersebut Aliansi Gerakan Buruh Jawa Tengah yang terdiri dari FKSPN, FSPMI, FSP KEP, FSPI, KAHUTINDO, FSPLN, FSP FARKES, SPN, PPMI, Aspek Indonesia, SPSI, SPRI dan SBSI HUKATAN bersepakat mendirikan Tenda Keprihatinan di depan Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan menuntut pertanggung jawaban Kadisnakertrans Propinsi Jawa Tengah dan menolak PP No. 78 sebagai dasar penetapan UMK di Jawa Tengah serta menuntut pemerintah propinsi melakukan terobosan untuk peningkatan kesejahteraan buruh. Aksi “Tenda Keprihatinan” ini dimulai dari hari Selasa, 21 September 2018 jam 22:00 WIB ketika rombongan yang pulang dari Solo langsung menuju lokasi. Aksi ini sudah berjalan 10 hari namun belum ada titik terang. Justru pertemuan yang sedianya dilaksanakan besuk hari Jum’at, 5 Oktober 2018 dibatalkan secara tiba-tiba. Semangat buruh tidak menurun, justru berencana aksi akan terus dilakukan sampai tuntutan dipenuhi.

Berkaitan dengan UMK tahun 2019, guna mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat buruh dan semangat penyetaraan dengan propinsi lainnya, formulasi penetapan UMK 2019 dengan mendasarkan pada hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditambah dengan perkiraan inflasi tahun 2019 dan pertumbuhan ekonomi relevan untuk digunakan. Mengingat hasil survey pasar tersebut yang paling mendekati antara upah dengan kebutuhan minimum pekerja di tahun pelaksanaan pengupahan. Perkiraan inflasi menjadi penting mengingat setiap tahun selalu terjadi penurunan upah riil buruh dan inflasi berhubungan langsung dengan upah buruh. Jika upah riil buruh selalu jatuh terjerembab pada tahun pelaksanaan pengupahan, maka angka nominal upah hanya merupakan kosmetik untuk memoles kegagalan negara dalam mengendalikan harga, dan memaksa buruh menanggung kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan.

Disamping itu investor/pengusaha sudah dimanjakan dengan berbagai pelayanan oleh pemerintah. Infrastruktur dan tax amnesty misalnya. Maka menjadi keharusan pengusaha untuk berbagi dengan pekerjanya. Pemerintah juga harus berani mengambil kebijakan untuk kesejahteraan rakyat pekerjanya. Propinsi Jawa Tengah yang berpenduduk 34.257.865 jiwa dengan APBD tahun 2017 sebesar Rp. 23.467.518.025.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp. 24.413.659.858.000,00, sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2013 sebesar 5,11% dan pada tahun 2017 sebesar 5,27% (selalu naik dan lebih tinggi dari nasional 5,07% dan inflasi tahun 2013 6,83%, tahun 2017 sebesar 3,62% dan triwulan 2 tahun 2018 sebesar 5,54%.

Terjaganya harkat dan martabat kemanusiaan buruh, kesejahteraan dan perlindungan, serta jaminan terbebasnya dari isolasi sosial adalah hak dan keinginan rakyat pekerja adalah kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya. Dalam hal upah, Konsep Setara 18 yang diajukan Aliansi GerBang (Gerakan Buruh Jawa Tengah) berisi formula UMK Se Jateng disampaikan kepada gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada tanggal 14 September 2013 belum sepenuhnya dijalankan. Padahal konsep tersebut didasari pada keprihatinan kondisi pengupahan di Propinsi Jawa Tengah. Formula tersebut juga didasari dengan pembukaan UUD 1945, pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 UUD 1945, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permenaker RI No. Per-13/Men/2012. Artinya formulasi yang disampaikan aliansi Gerbang memiliki acuan peraturan perundangan, tidak ngoyoworo alias asal-asalan.

5 tahun sudah berlalu kepemimpinan Ganjar Pranowo namun Jawa Tengah masih juga menyandang predikat Propinsi dengan upah terendah. Bahkan Kota Semarang sebagai ibu kota propinsi Jawa Tengah posisi upahnya paling rendah di antara kota metropolitan lainnya. Ditambah lagi adanya PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan intervensi pemerintah pusat kepada kepala daerah dalam penerapan PP tersebut. Hal tersebut berdampak pada ketidak mandirian ekonomi buruh. Kesejahteraan buruh hanya ada di angan-angan belaka.

Selayaknya pemerintah yang menguasai separuh kursi diDewan Pengupahan mampu menghadirkan warna perubahan kemajuan dalam tataran perburuhan.

Demikian juga dalam kelembagaan tripartit (pemerintah, pekerja dan buruh) yang dipimpinnya, mampu merumuskan kebijakan perburuhan sesuai dengan cita-citanya membangun Jawa Tengah dengan Tri Sakti Bung Karno yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berbudaya.

Keberanian untuk melakukan terobosan oleh pemerintah propinsi Jawa Tengah sangat diperlukan karena pembangunan harus dikorelasikan dengan kesejahteraan.

Iklan

“Berkunjung ke DPC FSP KSPI Kabupaten Gresik DPC FSP KEP KSPI Kabupaten Karanganyar ingin belajar Koperasi Dan Pergerakan Buruh di Gresik”

Karanganyar, 12/10/2017 dalam rangka penguatan organisasi dan peningkatan peran serta anggota dalam kemampuan berorganisasi dan peningkatan Kesejahteraan Anggota, DPC FSP KEP Kabupaten Karanganyar beserta para Pimpinan Unit Kerja akan mengadakan kunjungan kerja ke DPC FSP KEP Kabupaten Gresik. Demikian disampaikan Danang Sugiyatno, Ketua DPC FSP KEP KSPI Karanganyar dalam keterangan yang sampaikan beberapa saat yang lalu.

Lebih lanjut Widhi Haryanto, sekretaris DPC FSP KEP KSPI Karanganyar menambahkan yang paling utama disana akan belajar pengelolaan koperasi karyawan yang dikelola DPC FSP KEP KSPI Kabupaten Gresik. Seperti diketahui DPC Gresik telah mampu mengelola koperasi dengan sangat baik sehingga mampu memotong jalur distribusi dan pada akhirnya harga jual ke anggota jauh lebih murah dibandingkan manakala anggota belanja di toko modern bahkan warung tetangga, mengapa demikian karena distribusi berasal dari anggota dan dijual keanggota. Dengan potensi keanggotaan serikat pekerja terorganisir diharapkan mampu meningkatkan kesejateraan anggota.

Disampaikan lebih lanjut kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 Oktober 2017 dan akan diberangkatkan secara resmi oleh Bupati Karanganyar H. Drs Yuliatmono, MM di rumah Danang Sugiyatno (Ketua DPC FSP KEP KSPI) Sambi Rejo, (mBirjo) Jaten, Karanganyar.

Dalam kesempatan berbeda Bupati Karanganyar menyampaikan bahwa Kesejahteraan buruh tidak hanya terpaku hanya pada masalah UMK saja, akan tetapi ada kesejateraan lain yang didapat buruh baik itu pendidikan gratis, kesehatan gratis, hal ini otomatis akan mengurangi belanja upah mereka dari UMK.

Eko Supriyanto, Pengurus Perwakilan Daerah Propinsi Jawa Tengah Konfedarasi Serikat Pekerja Indonesia / Perda KSPI yang ikut dalam kegiatan tersebut dan kesempatan yang sama menyampaikan ada satu hal lagi kawan kawan di Pimpinan Unit Kerja dan DPC FSP KEP KSPI Karanganyar akan belajar dan berharap dapat meniru pergerakan buruh di Kabupaten Gresik.

Pergerakan buruh di Kabupaten Gresik telah menginspirasi banyak hal di antaranya perihal koperasi, UMK yang jauh lebih baik daripada UMK di Karanganyar, Keterlibatan anggota dalam berserikat, check of system organisasi dan banyak hal yang akan bisa dipelajari disana pungkasnya.

Nara Hubung :
Eko Supriyanto HP.085742326112
Perda KSPI Jawa Tengah.

INI Nominal UMK 2017 di 35 Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Gubernur Jateng

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah menandatangani penetapan nominal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017, pada Senin (21/11/2016) sore, di ruang kerja Gubernur.

Melalui Surat Keputusan bernomor 560/50/2016 tersebut, nominal UMK 2017ditetapkan tertinggi adalah Kota Semarang yang mencapai Rp 2.125.000, sedangkan terendah adalah Kabupaten Banjarnegara yakni Rp 1.370.000.

“Kenaikan tertinggi mencapai 18 persen yaitu di Kabupaten Jepara. Untuk lainnya, rata-rata di atas ketentuan nasional yaitu lebih dari 8,25 persen,” katanya usai menandatangani SK.

Adapun nominal UMK 2017 yang ditetapkan Gubernur tersebut, per Kabupaten dan Kota se Jateng antaralain :

1. Kota Semarang : Rp 2.125.000

2. Kabupaten Demak : Rp 1.900.000

3. Kabupaten Kendal : Rp 1.774.867

4. Kabupaten Semarang : Rp 1.745.000

5. Kota Salatiga : Rp 1.596.844,87

6. Kabupaten Grobogan : 1.435.000

7. Kabupaten Blora : Rp 1.438.100

8. Kabupaten Kudus : 1.740.900

9. Kabupaten Jepara : Rp 1.600.000

10. Kabupaten Pati : 1.420.500

11. Kabupaten Rembang : Rp 1.408.000

12. Kabupaten Boyolali : Rp 1.519.289

13. Kota Surakarta : Rp 1.534.985

14. Kabupaten Sukoharjo : Rp 1.513.000

15. Kabupaten Sragen : Rp 1.422.585,52

16. Kabupaten Karanganyar ; Rp 1.560.000

17. Kabupaten Wonogiri : Rp 1.401.000

18. Kabupaten Klaten : Rp 1.528.500

19. Kota Magelang : Rp 1.453.000

20. Kabupaten Magelang : Rp 1.570.000

21. Kabupaten Purworejo : Rp 1.445.000

22. Kabupaten Temanggung : Rp 1.431.500

23. Kabupaten Wonosobo : Rp 1.457.100

24. Kabupaten Kebumen : Rp 1.433.900

25. Kabupaten Banyumas : Rp 1.461.400

30. Kota Pekalongan : Rp 1.623.750

31. Kabupaten Pekalongan : Rp 1.583.697,50

32. Kabupaten Pemalang : Rp 1.460.000

33. Kota Tegal : Rp 1.499.500

34. Kabupaten Tegal : Rp 1.487.000

35. Kabupaten Brebes : Rp 1.418.100

(*)

26. Kabupaten Cilacap : Rp 1.693.689

27. Kabupaten Banjarnegara : Rp 1.370.000

28. Kabupaten Purbalingga : Rp 1.522.500

29. Kabupaten Batang : Rp 1.603.000

30. Kota Pekalongan : Rp 1.623.750

31. Kabupaten Pekalongan : Rp 1.583.697,50

32. Kabupaten Pemalang : Rp 1.460.000

33. Kota Tegal : Rp 1.499.500

34. Kabupaten Tegal : Rp 1.487.000

35. Kabupaten Brebes : Rp 1.418.100

sumber : tribun.com

Tolak PP 78, Buruh Karanganyar Datangi DPRD

Solopos.com, KARANGANYAR — Sekitar 50 pekerja yang tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar (FKSBK) mendatangi Gedung DPRD setempat, Selasa (4/10) pagi.

Mereka menyuarakan penolakan terhadap mekanisme penentuan upah minimum kabupaten (UMK) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015, dan Permenaker No. 21/2016. FKBSK terdiri dari SBSI 92, SPN, SP KEP KSPI, SP RTMM SPSI, KSPN, KSBSI, dan FKSBK.

Para buruh ditemui legislator Komisi D DPRD Karanganyar yang diketuai Endang Muryani. Ketua FKSBK, Eko Supriyanto, mengatakan buruh menolak mekanisme penentuan UMK 2017 yang mendasarkan pada UMK 2016, angka inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Mekanisme itu mengurangi hak dan posisi tawar buruh karena tak ada pembahasan yang melibatkan buruh. Apalagi UMK Karanganyar 2016 tak sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

“UMK Karanganyar tahun ini Rp1.420.000. Padahal KHL berdasarkan hasil survei 2015 mencapai Rp1.441.470. Kami minta penentuan UMK 2017 mendasarkan KHL, bukan UMK tahun ini,” ujar Eko.

FKSBK mendukung pembentukan panitia kerja (panja) DPR dan judicial review terhadap PP tersebut. “Kami berharap upah sektoral, skala, dan struktur upah diterapkan di Karanganyar,” imbuh dia.

Penuturan senada disampaikan Hariyanto, Ketua KSPN Karanganyar. Dia menilai pemerintah dan pengusaha telah melakukan pelanggaran dengan menjalankan UMK tidak sesuai KHL.

Dia meminta pemerintah netral dalam proses penentuan UMK. “Kami juga berharap peran DPRD untuk mengawal proses ini dan memperjuangkan nasib para buruh,” kata dia.

Hariyanto juga memprotes penyamarataan UMK di kalangan pekerja. Menurut dia, mestinya ada pembedaan upah antara pekerja yang baru masuk dengan pekerja yang sudah lama mengabdi.

Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Karanganyar, Sri Wibowo, mengatakan tetap berpegang pada PP dan Permenaker dalam penentuan UMK 2017. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut atas judicial review terhadap PP No. 78/2015.

“Jadi kami akan berpegangan kepada PP dan Permanaker-nya,” tutur dia.

Bowo, panggilan akrabnya, juga menolak pandangan para pekerja yang menyebutkan selisih angka antara KHL dengan UMK sebagai upah terutang perusahaan yang harus dibayarkan.

Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani, menyatakan komitmennya memperjuangkan kepentingan buruh selama tidak bertentangan dengan regulasi.

sumber : Solopos

DAFTAR UPAH MINIMUM DI 35 KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2012 PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 561.4/73/2011

tanggal 18 November 2011

Kota Semarang Rp. 991.500,-

Kabupaten Demak Rp. 893.000,-

Kabupaten Kendal Rp. 904.500,-

Kabupaten Semarang Rp. 941.600,-

Kota Salatiga Rp. 901.396,-

Kabupaten Grobogan Rp. 785.000,-

Kabupaten Blora Rp. 855.500,-

Kabupaten Kudus Rp. 889.000,-

Kabupaten Jepara Rp. 800.000,-

Kabupaten Pati Rp. 837.500,-

Kabupaten Rembang Rp. 816.000,-

Kabupaten Boyolali Rp. 836.000,-

Kota Surakarta Rp. 864.450,-

Kabupaten Sukoharjo Rp. 843.000,-

Kabupaten Sragen Rp. 810.000,-

Kabupaten Karanganyar Rp. 846.000,-

Kabupaten Wonogiri Rp. 775.000,-

Kabupaten Klaten Rp. 812.000,-

Kota Magelang Rp. 837.000,-

Kabupaten Magelang Rp. 870.000,-

Kabupaten Purworejo Rp. 809.000,-

Kabupaten Temanggung Rp. 886.000,-

Kabupaten Wonosobo Rp. 825.000,-

Kabupaten Kebumen Rp. 770.000,-

Kabupaten Banyumas Rp. 795.000,-

Kabupaten Cilacap

1. Wilayah Kota, meliputi : Rp. 852.000,-

– Kecamatan Cilacap Utara

– Kecamatan Cilacap Tengah

– Kecamatan Cilacap Selatan

2. Wilayah Timur, meliputi : Rp. 747.000,-

– Kecamatan Kesugihan

– Kecamatan Maos

– Kecamatan Sampang

– Kecamatan Binangun

– Kecamatan Nusawungu

– Kecamatan Kroya

– Kecamatan Adipala

3. Wilayah Barat, meliputi : Rp. 720.000,-

– Kecamatan Jeruk Legi

– Kecamatan Kawunganten

– Kecamatan Bantarsari

– Kecamatan Gandrungmangu

– Kecamatan Sidareja

– Kecamatan Cipari

– Kecamatan Kedungreja

– Kecamatan Patimuan

– Kecamatan Karangpucung

– Kecamatan Cimanggu

– Kecamatan Majenang

– Kecamatan Wanareja

– Kecamatan Dayeuhluhur

– Kecamatan Kampung Laut

Kabupaten Banjarnegara Rp. 765.000,-

Kabupaten Purbalingga Rp. 818.500,-

Kabupaten Batang Rp. 880.000,-

Kota Pekalongan Rp. 895.500,-

Kabupaten Pekalongan Rp. 873.000,-

Kabupaten Pemalang Rp. 793.000,-

Kota Tegal Rp. 795.000,-

Kabupaten Tegal Rp. 780.000,-

Kabupaten Brebes Rp. 775.000,-