Pendidikan Gratis, Tolak Kenaikkan Tarif Dasar Listrik dan Peningkatan Pelayanan BPJS

#seiring dengan kebijakan pemerintah dengan pengelolaan SMK dan SMU oleh pemerintah propinsi menjadikan kecemasan dan kekawatiran masyarakat khususnya kaum buruh di Kabupaten Karanganyar. Pendidikan gratis yang selama ini menjadi program pemerintah Kabupaten Karanganyar dikawatirkan dihapus.

Pendidikan gratis yang selama ini telah membantu mengurangi biaya pengeluaran dari penghasilan mereka dari Upah Minimum Kabupaten/ UMK yang dirasa masih kurang akan semakin membebani kaum buruh dan masyarakat. Sebagai warga Negara masyarakat dan kaum buruh telah taat membayar pajak dan menjalankan undang undang berhak mendapatkan pendidikan gratis dan jaminan sosial. Negara telah mengamanatkan 20% APBN / APBD untuk pendidikan dan juga pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun sehingga harus ada terobosan-terobosan untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut.

Oleh karenanya Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar mendorong kepada pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mengambil langkah langkah yang dipandang perlu untuk mencari solusi karena pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

#Jangankan membuat kebijakkan yang peduli kepada rakyat dan buruh tentang penghapusan outsourcing dan pemagangan atau jaminan Sosial : jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat dan jaminan pensiun untuk buruh sama dengan PNS/TNI/Polri – Tolak Upah Murah: cabut PP 78/2015, malah pemerintah membuat kebijakan yang semakin memberatkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil dengan memberikan kado terpahit berupa kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) 900 VA.

Forum Komunikasi Serikat Buruh Kabupaten Karanganyar berpendapat, dengan kenaikan TDL ini, beban hidup di masyarakat makin bertambah. Terlebih lagi, sebelumnya, Pemerintah menekan daya beli buruh dan rakyat kecil dengan terlebih dahulu membatasi jumlah pasokan BBM jenis premium.

“Akibatnya, para buruh yang kebanyakan menggunakan sepeda motor (pengguna sepeda motor di Indonesia mencapai 86 juta orang) mau tidak mau harus membeli Pertalite atau Petromax yang notabene harganya terus meroket”

Lebih lanjut kebijakan Pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik 900 VA dan membatasi keberadaan premium menyebabkan daya beli buruh turun 20 persen. Hal ini, karena, salah satu dari 60 item kebutuhan hidup layak (sebagai dasar kenaikan upah minimum) adalah item harga listrik 900 VA tersebut.

“Bayangkan, kenaikan upah minimum dalam satu tahun hanya sekali, tapi kenaikan TDL 900 VA dan harga-harga kebutuhan pokok lain terjadi beberapa kali dalam satu tahun. Itu pun besarnya kenaikan upah minimum sangat kecil sekali dibandingkan kebutuhan real, itu sama artinya membunuh secara perlahan kaum buruh.”

#Jaminan kesehatan yang selama ini diterima dirasa masih kurang, masalah profesionalisme dan Kualitas Pelayanan JKN, BPJS Kesehatan dan Fasiltas Kesehatan/Rumah Sakit Untuk Seluruh Rakyat Indonesia juga dipandang masih sangat buruk dan harus terus diperjuangkan bersama seluruh rakyat agar seluruh pasien BPJS Kesehatan mendapat pelayanan yang baik.

“Seperti halnya pasien umum yang membayar cash, lebih-lebih peserta BPJS Kesehatan yang iurannya telah dibayar oleh perusahaan dan peserta telah dibayar dimuka sebelum sakit,”

Saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan dari unsur pekerja/buruh formal swasta dan BUMN masih rendah. Pada akhir Februari 2017, jumlah peserta BPJS Kesehatan dari kelompok pekerja hanya 10 juta orang, jauh lebih kecil dari jumlah pekerja formal yang mencapai 39 juta orang. Jika semakin banyak pekerja swasta dan BUMN yang menjadi peserta BPJS Kesehatan maka iuran yang diterima BPJS Kesehatan akan meningkat, sehingga mampu membiayai klaim rumah sakit, membayar kapitasi dan berbagai kegiatan operasionalnya. Dampaknya layanan kesehatan yang diterima pekerja dan keluarganya akan lebih baik. Berbagai masalah seperti pasien terpaksa membeli obat sendiri, kesulitan mendapatkan ruang perawatan hingga ICU, waktu menunggu operasi yang lama, pasien dipaksa pulang dalam kondisi tidak sadar, dan lain-lain akan berkurang.

Oleh karena itu, Forum Komunikasi Serikat Buruh Kabupaten Karanganyar yang didalamnya bergabung berbagai elemen Serikat Buruh di Kabupaten Karanganyar bersikap :

  1. Mendesak kepada pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan Propinsi Jawa Tengah untuk tetap menjalankan Pendidikan Gratis dari SD, SMP, SMU dan yang sederajat.
  2. FKSBK dan buruh Indonesia mendesak Presiden Jokowi menggunakan kewenangannya untuk membatalkan kenaikan harga tarif dasar listrik, diiringi menambah jumlah pasokan BBM jenis premium, Mendesak dibentuk tim audit investigasi dan forensik oleh BPK terhadap PLN yang mengklaim selalu merugi dan dengan seenaknya menaikkan harga listrik yang semakin menyusahkan kaum buruh dan rakyat kecil, mendesak DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) listrik dengan menggunakan hak angket untuk memanggil Presiden guna menanyakan kebijakan kenaikan TDL yang memberatkan buruh dan rakyat kecil.
  3. Perbaiki Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan JKN, BPJS Kesehatan dan Fasiltas Kesehatan/Rumah Sakit Untuk Seluruh Rakyat Indonesia dan Tegakkan Hukum Perburuhan di Kabupaten Karanganyar untuk melindungi kaum buruh yang semakin rentan posisinya.

Korlap.
1. Eko Supriyanto HP. 085742326112
2. Murjioko HP. 081548511709

Dianggap Tidak Layak, Buruh Tolak PP 78

KARANGANYAR, Lintas Solo-Serikat buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar (FKSBK)menolak PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Hal tersebut terungkap dalam audiensi FKSBK bersama Komisi D DPRD Karanganyar,  Selasa (4/10/2016).

Ketua FKBSK, Eko Supriyanto, mengatakan, dalam PP No 78 mengatur formula baru kenaikan upah minimum yang menyebabkan kenaikan upah setiap tahunnya menjadi baku.

Dijelaskannya, penetapan upah minimum berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan bukan berbasis kebutuhan hidup layak.

“Kami tetap menolak PP 78.PP tersebut membatasi kenaikan upah minmum dan menghilangkan mekanisme perhitungan berbasis kebutuhan hidup layak,” katanya kepada lintassolo.com.

Dijelaskannya, PP ini juga menghilangkan hak berunding serikat buruh sehingga melanggar UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan termasuk melanggar konvensi ILO No 331 yang mengatur kewajiban melakukan konsultasi dengan buruh untuk menentukan upah minimum.

“Sekali lagi kami tegaskan, kami tetap menolak PP 78 tahun 2015,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan upah minimum kabupaten (UMK) 2016 yang berlaku di Karanganyar, FKSBK menilai tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Eko, berdfasarkan hasil survey 2015, KHL di Karanganyar sebesar Rp1.441.470, sementara UMK saat ini sebesar Rp1.420.000.

“UMK ini belum sesuai dengan KHL. Kondisi ini juga diperparah dengan UMK antara yang bekerja di atas lima tahun, UMK nya sama dengan pekerja yang baru bekerja satu tahun. Kami mendesak agar para wakil rakyat memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk menggunakan KHL sesuai hasil survey,” jelasnya.

Sementara itu, kepala bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Karanganyar, Sri Wibowo, tetap berpedoman kepada PP 78 tahun 2015.

Menurut, Sri Wibowo, Dinsosnakertrans tidak dapat mengevaluasi kebiijakan Gubernur Jawa Tengah yang telah menetapkan besarnya UMK.

“Kami tetap berpedoman kepada PP 78. Kami juga tidak bisa melakukan evaluasi terhadap keputusan gubernur,” kata dia.

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani, akan memperjuangkan hak buruh ini hingga ke Provinsi.

“Hasil pertemuan ini, akan kita musyawarahkan dalam rapat komisi.Yang jelas, kita tetap memperjuanghkan hak rekan-rekan pekerja sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Endang.| Iwan Iswanda

Editor: Joko Larsono sumber : lintassolo.com

Di Balik Kokohnya Tembok Pabrik

nulisHari ke 19 (songolas) tantangan #NulisRandom2015 dari komunitas #NulisBukuComunity, barokallah

ZowLow – 19/06/2015 Jum’at Barokah, Jum’at penuh berkah semoga keberkahan untuk kita semua kawan kawan seperjuangan, seperti hari hari kemarin masih mencoba tetap keukeuh menulis gejolak dalam makna guratan tangan dalam tut tut keyboard memaknai setiap langkah, setiap ayunan kali dalam langkah perjalanan, entah apa yang mengerakkan setiap kata mempunyai arti dalam apapun yang kita perbuat. hemm hati tidak dapat di pungkiri atas segala apa yang kita perbuat dalam setiap tapak kaki ini.

Alkisah disebutlah “Arjuna” sang penakluk cinta asmara berkelana ke kota karena tuntutan semu atas pekerjaan yang lebih baik dibandingkan ketika dia berada di desa, Arjuna adalah seorang pemuda karena tuntutan orang tua dan kehendak suasana kampungnya yang banyak mengembara mengadu nasib dikota, dengan modal pendidikan setingkat SLTA mengadu nasib menjadi koeli pabrik yang terbilang mentereng di Kota Jakarta. Arjuna bukanlah anak desa seperti lainnya selain tanah orang tuanya yang luas dan gambaran pekerjaan yang lebih enak daripada bertani di desa maka tersentaklah dia dengan kehidupan metropolitan Jakarta.

Begitu banyak aneka rasa keanekaragaman ibukota telah merubah segalanya dari sang Arjuna, Arjuna yang dari desa dengan semangat 45 ingin merubah harapan dan cita cita menjadi pejabat negara kandas sudah hingga masuk lorong lorong sempit pabrik tempat bekerja sekarang, ingin rasanya pulang ke orang tuanya akan tetapi keinginannya menjadi harapan keluarga menutup rasa malu dan asanya menjadi seorang yang sukses di kota.

Tembok pabrik telah membelenggu semua harapannya itu, bagaimana tidak? mereka terpaku pada jam kerja panjang dengan upah minimum kabupaten/kota, terus kemudian kalaupun ada waktu luang digunakan untuk kerja lembur untuk menutup biaya hidupnya di kota Jakarta, tidak ada kesempatan mengembangkan dirinya, mengupgrade pendidikannya, menambah pengetahuannya, tembok pabrik telah membelenggu semuanya, jalan panjang telah dilaluinya hampir 25 tahun lamanya entah untuk apa, entah bagaimana mereka bisa bertahan selama ini. Berjuang bagi keluarganya bagi negaranya mengerakkan roda perekonomian pabrik dan tentunya berjuang bagi tuannya sang majikan pabrik tempat ia bekerja.

Adakah ritme lain selain pergi pagi pulang malam? dan itu pun dengan upah pas-pasan untuk menopang anggota keluarganya? mencoba berkaca seandainya sang Arjuna tidak mengembara karena asa dan harapan semu kota Jakarta pastilah sang Arjuna akan lebih berkembang dengan tanah warisan orangtuanya, ya sudahlah sang Arjuna engkaulah penggerak ekonomi sebenarnya negara ini, akan tetapi mengapa engkau diberi upah murah, tidak ada kesempatan megembangkan dirimu dengan pendidikan yang lebih tinggi lagi, nasib telah membelenggumu di balik perkasanya dan kokohnya “TEMBOK PABRIK”

salam DPS