Pendidikan Gratis, Tolak Kenaikkan Tarif Dasar Listrik dan Peningkatan Pelayanan BPJS

#seiring dengan kebijakan pemerintah dengan pengelolaan SMK dan SMU oleh pemerintah propinsi menjadikan kecemasan dan kekawatiran masyarakat khususnya kaum buruh di Kabupaten Karanganyar. Pendidikan gratis yang selama ini menjadi program pemerintah Kabupaten Karanganyar dikawatirkan dihapus.

Pendidikan gratis yang selama ini telah membantu mengurangi biaya pengeluaran dari penghasilan mereka dari Upah Minimum Kabupaten/ UMK yang dirasa masih kurang akan semakin membebani kaum buruh dan masyarakat. Sebagai warga Negara masyarakat dan kaum buruh telah taat membayar pajak dan menjalankan undang undang berhak mendapatkan pendidikan gratis dan jaminan sosial. Negara telah mengamanatkan 20% APBN / APBD untuk pendidikan dan juga pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun sehingga harus ada terobosan-terobosan untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut.

Oleh karenanya Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar mendorong kepada pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mengambil langkah langkah yang dipandang perlu untuk mencari solusi karena pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

#Jangankan membuat kebijakkan yang peduli kepada rakyat dan buruh tentang penghapusan outsourcing dan pemagangan atau jaminan Sosial : jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat dan jaminan pensiun untuk buruh sama dengan PNS/TNI/Polri – Tolak Upah Murah: cabut PP 78/2015, malah pemerintah membuat kebijakan yang semakin memberatkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil dengan memberikan kado terpahit berupa kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) 900 VA.

Forum Komunikasi Serikat Buruh Kabupaten Karanganyar berpendapat, dengan kenaikan TDL ini, beban hidup di masyarakat makin bertambah. Terlebih lagi, sebelumnya, Pemerintah menekan daya beli buruh dan rakyat kecil dengan terlebih dahulu membatasi jumlah pasokan BBM jenis premium.

“Akibatnya, para buruh yang kebanyakan menggunakan sepeda motor (pengguna sepeda motor di Indonesia mencapai 86 juta orang) mau tidak mau harus membeli Pertalite atau Petromax yang notabene harganya terus meroket”

Lebih lanjut kebijakan Pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik 900 VA dan membatasi keberadaan premium menyebabkan daya beli buruh turun 20 persen. Hal ini, karena, salah satu dari 60 item kebutuhan hidup layak (sebagai dasar kenaikan upah minimum) adalah item harga listrik 900 VA tersebut.

“Bayangkan, kenaikan upah minimum dalam satu tahun hanya sekali, tapi kenaikan TDL 900 VA dan harga-harga kebutuhan pokok lain terjadi beberapa kali dalam satu tahun. Itu pun besarnya kenaikan upah minimum sangat kecil sekali dibandingkan kebutuhan real, itu sama artinya membunuh secara perlahan kaum buruh.”

#Jaminan kesehatan yang selama ini diterima dirasa masih kurang, masalah profesionalisme dan Kualitas Pelayanan JKN, BPJS Kesehatan dan Fasiltas Kesehatan/Rumah Sakit Untuk Seluruh Rakyat Indonesia juga dipandang masih sangat buruk dan harus terus diperjuangkan bersama seluruh rakyat agar seluruh pasien BPJS Kesehatan mendapat pelayanan yang baik.

“Seperti halnya pasien umum yang membayar cash, lebih-lebih peserta BPJS Kesehatan yang iurannya telah dibayar oleh perusahaan dan peserta telah dibayar dimuka sebelum sakit,”

Saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan dari unsur pekerja/buruh formal swasta dan BUMN masih rendah. Pada akhir Februari 2017, jumlah peserta BPJS Kesehatan dari kelompok pekerja hanya 10 juta orang, jauh lebih kecil dari jumlah pekerja formal yang mencapai 39 juta orang. Jika semakin banyak pekerja swasta dan BUMN yang menjadi peserta BPJS Kesehatan maka iuran yang diterima BPJS Kesehatan akan meningkat, sehingga mampu membiayai klaim rumah sakit, membayar kapitasi dan berbagai kegiatan operasionalnya. Dampaknya layanan kesehatan yang diterima pekerja dan keluarganya akan lebih baik. Berbagai masalah seperti pasien terpaksa membeli obat sendiri, kesulitan mendapatkan ruang perawatan hingga ICU, waktu menunggu operasi yang lama, pasien dipaksa pulang dalam kondisi tidak sadar, dan lain-lain akan berkurang.

Oleh karena itu, Forum Komunikasi Serikat Buruh Kabupaten Karanganyar yang didalamnya bergabung berbagai elemen Serikat Buruh di Kabupaten Karanganyar bersikap :

  1. Mendesak kepada pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan Propinsi Jawa Tengah untuk tetap menjalankan Pendidikan Gratis dari SD, SMP, SMU dan yang sederajat.
  2. FKSBK dan buruh Indonesia mendesak Presiden Jokowi menggunakan kewenangannya untuk membatalkan kenaikan harga tarif dasar listrik, diiringi menambah jumlah pasokan BBM jenis premium, Mendesak dibentuk tim audit investigasi dan forensik oleh BPK terhadap PLN yang mengklaim selalu merugi dan dengan seenaknya menaikkan harga listrik yang semakin menyusahkan kaum buruh dan rakyat kecil, mendesak DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) listrik dengan menggunakan hak angket untuk memanggil Presiden guna menanyakan kebijakan kenaikan TDL yang memberatkan buruh dan rakyat kecil.
  3. Perbaiki Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan JKN, BPJS Kesehatan dan Fasiltas Kesehatan/Rumah Sakit Untuk Seluruh Rakyat Indonesia dan Tegakkan Hukum Perburuhan di Kabupaten Karanganyar untuk melindungi kaum buruh yang semakin rentan posisinya.

Korlap.
1. Eko Supriyanto HP. 085742326112
2. Murjioko HP. 081548511709

KSPI Tegas Menolak Pemberlakuan Pajak JHT

image

SIARAN PERS KSPI 11 SEPTEMBER 2015

SOAL RENCANA PEMBERLAKUAN PAJAK JHT, KSPI : ITU ANEH, KAMI TEGAS MENOLAK

KSPI -Lagi, pemerintah kembali mengeluarkan aturan yang membuat buruh atau pekerja menjadi semakin sulit. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjan), pemerintah telah menerapkan pengenaan Pajak Progresif dalam aturan Jaminan Hari Tua.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai, apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu hal yang aneh.

“Ini aneh, oleh karena itu KSPI dan buruh Indonesia menolak soal pengenn pajak progressif JHT tersebut,”kata Said Iqbal di Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Said Iqbal juga menegaskan, tidak hanya persoalan pajak progressif JHT saja, pihaknya juga menolak pengenaan pajak terhadap jaminan pensiun dan pesangon.

Menurut Said Iqbal, pihaknya memiliki alasan dan dasar yang jelas.

Alasannya antara lain :

Pertama, Dana JHT berasal dari iuran buruh dan pengusaha dan tidak ada iuran dari pemerintah, “dimana JHT ini sebagai tabungan sosial. Adanya pajak progresif 5 persen,15 persen dan 25 persen jelas memberatkan tabungan buruh tersebut, seolah-olah pemerintah merampas tabungan buruh melalui instrumen pajak yang memberatkan.” Tegasnya.

Selain itu, yang kedua, buruh yang menerima JHT,jaminan pensiun dan pesangon adalah buruh yang telah kehilangn pekerjaan dan penghasilannya.

Dan,lanjut Said Iqbal, pada dasarnya jaminan sosial adalah tanggung jawab negara, dalam hal penyelenggaraan maupun pembiayaan. Sehingga, sangat aneh jika negara tidak berkontribusi dalam hal pembiayaan tetapi malah menarik dana dari peserta.

KSPI pun memiliki contoh sederhananya, Contohnya,jelas Said Iqbal, pemotongan sangat tidak masuk akal karena dana pengembangan JHT tidak pernah lebih dari 12% tapi potongan 15% untuk yag memiliki saldo JHT diatas 50 juta dan 25 % yang punya saldo JHT 250 juta bahkan 30% untuk Saldo diatas 500 juta.

“Jadi apa gunanya ada pengembangan 12% tapi dipotong diatas,itu sama saja uang buruh yang dikumpulkan puluhan tahun untuk biaya hidup sampai meninggal dunia dirampok secara sistemik oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal Ini sangat menyimpang dari prinsip Jaminan Sosial mempertahankan penghasilan saat sudah tidak bekerja.” jelasnya.

“Jadi sangat aneh kalau orang yang susah dibebani pajak pula. Oleh karena itu buruh menolak pajak progresif terhadap JHT.” Cetusnya.

Oleh karena itu, sikap KSPI tegas dalam hal ini dan Langkah yang akan diambil KSPI adalah:

1. KSPI akan lakukan langkah hukum, yaitu melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Pemerintah (PP) nomor 68 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 tahun 2010 tentang pajak progresif termasuk Judicial Review terhadap PP jaminan pensiun dan PP JHT.

2.Mendesak pemerintah untuk melakukan memorandum dan tidak memberlakukan pajak progresif JHT selama 10 tahun kedepan sampai dengan adanya peraturan baru.

3.KSPI juga akan melakukan aksi dengan mendatangi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat & daerah serta Kementrian Keuangan selaku insitusi yang bertanggung Jawab atas pemotongan uang JHT mulai 5% sampai dengan 30% sampai aturan tersebut di hapus.

Belum lagi,tambahnya, saat ini banyak diberlakukannya pajak ganda. Bagaimana tidak, JHT yang pada dasarnya diambil dari upah bulanan buruh yang tiap bulannya harus dipotong pajak PPH 21 lalu ditambah lagi dengan pemotongan pajak progressif JHT.

“Prinsipnya buruh tetap taat membayar pajak melalui PPH 21 dan tidak setuju membayar pajak progresif JHT,pensiun dan pesangon.” Tandasnya.

Terima Kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI

Jika Tuntutan Jaminan Pensiun Tidak Digubris, Ini Langkah Yang Akan Diambil Buruh

SIARAN PERS KSPI 11 JUNI 2015 DI KANTOR KEMENKO PEREKONOMIAN

JIKA TUNTUTAN JAMINAN PENSIUN TAK DIGUBRIS PEMERINTAH,

INI LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL BURUH

KSPI- Ribuan buruh kembali melakukan aksi di kantor Kemenko Perekonomian untuk menuntut pelaksanaan jaminan pensiun pada 1 Juli 2015 dengan iuran 10%-12% (pengusaha 7%-9%) dengan manfaat pensiun perbulan nya 60% dari upah terakhir (bukan 30%-40%) saat usia pensiun 55 tahun.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, hari ini, Kamis (11/06/2015), akan dilakukan rakortas Menko Perekonomian untuk memutuskan besaran iuran dan manfaat pensiun.

Ditegaskan Said Iqbal, nantinya buruh akan melakukan langkah -langkah lanjutan bila pemerintah mengabaikan tuntutan buruh. Langkah – langkah tersebut antara lain, lanjut Said Iqbal,

Pertama buruh akan mengajukan Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suite (CLS), “karena Presiden dan Menteri telah melanggar konstitusi.” Tegas Iqbal di Jakarta.

Kedua, mendesak DPR RI menggunakan hak interpelasi terhadap pemerintah yang tidak menjalankan UU BPJS/Pensiun.

“Ketiga, Jutaan buruh akan mogok nasional diseluruh indonesia.” Tegas Iqbal mengakhiri tuntutan tersebut.

Terima Kasih
Said Iqbal
Presiden KSPI

Soal Pembiayaan Jaminan Pensiun KSPI Minta Pemerintah Tak Lepas Tanggung Jawab

SIARAN PERS KSPI 5 JUNI 2015 AKSI DI KEMENKEU

SOAL PEMBIAYAAN JAMINAN PENSIUN,KSPI MINTA PEMERINTAH TAK LEPAS TANGGUNG JAWAB

KSPI-Dalam aksi hari ketiga KSPI di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng,Jakarta, Jumat (5/6/2015). Presiden KSPI, Said Iqbal mengecam usulan Kemenkeu dalam hal iuran jaminan pensiun hanya sebesar 3%, jauh dibawah usulan Kemenaker dan DJSN sebesar 8% & usulan terakhir buruh sekitar 10-12%. KSPI pun meminta Pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab dalam hal memperkuat Program Jaminan Pensiun melalui pembiayaan negara sesuai amanah UU SJSN dalam pasal 48.

“Besaran iuran yang kecil dari kemenkeu diduga adalah titipan dari APINDO yang hanya mengusulkan iuran sebesar 1.5% saja.”Ungkap Said Iqbal di Jakarta.

Said Iqbal menjelaskan, terkait iuran jaminan pensiun yang kecil akan menyebabkan manfaat yang diterima buruh setiap bulannya akan menjadi kecil dan ketahanan dananya juga terbatas. “Kita perlu belajar dari beberapa negara seperti Malaysia yang Iuran Jaminan Pensiunnya sebesar 23%, China 28% & Singapura 33%. Dengan iuran tersebut bukan hanya ketahanan dana akan kuat, juga akan menopang perekonomian mereka kuat dan mandiri.” Papar Master ekonomi dari Universitas Indonesia tersebut.

Pun, dirinya juga mendesak Kementerian Keuangan, agar pemerintah setiap tahunnya sejak diberlakukannya jaminan pensiun per 1 Juli 2015 sudah mengiur ke BPJS sebesar nominal besaran iuran PNS. Hal ini terkait bergabungnya PNS/TNI/Polri ke BPJS selambatnya pada 2029, “jangan sampe pada tahun 2029, jutaan PNS bergabung ke BPJS Ketenagakerjaan dan langsung menerima manfaat jaminan Pensiun BPJS namun tidak pernah mengiur sebelumnya.”Cetusnya.

“Hal tersebut merupakan perampokan pemerintah terhadap dana buruh swasta untuk membiayai Pensiun PNS /TNI/ POLRI dannakan mengakibatkan daya tahan dana pensiun yang dikelola BPJS menjadi tidak sehat.” Tambahnya.

Pelbagai hal lain, diketahui bahwa saat ini memang iuran jaminan pensiun PNS/ TNI/POLRI tidak berjalan lancar dan tidak mencukupi sehingga harus di backup secara gelondongan setiap tahunnya dari APBN.

“Apabila pada 2015 nanti pemerintah tidak membayarkan iuran PNS/TNI/POlRI maka sama saja pemerintah akan “merampok” dana pensiun buruh.”Cemasnya.

Belum lagi, terkait informasi bahwa pada hari ini, Jumat 5 Juni 2015, pemerintah akan memutuskan besaran iuran dan manfaat Jaminan Pensiun. KSPI menegaskan dan mengingatkan pemerintah bahwa manfaat berkala Jaminan Pensiun yang nantinya akan di terima oleh para buruh setiap bulannya minimal harus sebesar 60% dari gaji terakhir.

Pun kepada Presiden Jokowi, KSPI meminta untuk merevisi usulan Pemerintah tentang rumusan manfaat Pensiun menggunakan rumus 1%×(masa iur/12 bulan)xgaji rata rata tertimbang.

Dijelaskan Said Iqbal, dengan rumus tersebut, dengan masa iur minimum 15 th, peserta hanya akan mendapat manfaat pensiunnya hanya sebesar 15% dari gaji rata rata, sedangkan peserta dengan masa iur maksimum sekitar 40 th, peserta hanya akan mendapat manfaat bulanan sebesar 40% dari gaji rata rata tertimbang.

“Manfaat Pensiun hanya sebesar 15-40% dari gaji rata rata tertimbang itu sangat tidak rasional dan jauh dari angka yang layak dan menyalahi prinsip dasar jaminan pensiun yang diselenggarakan untuk mempertahanakan derajat kehidupan yang layak bagi buruh dan keluarganya.” Kata Presiden KSPI.

Dan,lanjut Said Iqbal, RPP Jaminan Pensiun harus tetap membolehkan lembaga dana pensiun seperti DPLK/DPPK tetap berjalan asalkan memberikan nilai manfaat pasti pensiun lebih baik dari yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk diketahui, Aksi menuntut diberlakukannya Jaminan Pensiun wajib per 1 Juli 2015 oleh KSPI akan dilakukan selama seminggu berturut – turut. Aksi yang sedianya telah terlaksana sedari Rabu 3 Juni 2015 kemarin, dimulai dari Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain di Jakarta, aksi ini juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia seperti di Aceh, Medan,Batam, Semarang dan Surabaya, sulut, Gorotalo. Aksi dilakukan sebagai sikap serius KSPI terkait permasalahan Jaminan Pensiun yang belum diberlakukan dan Manfaat pensiun yang dianggap menyepelekan keberlangsungan hidup para buruh di masa depannya.

Terima Kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI

Soal Dana Ribuan Triliun, KSPI Ancam BPJS Naker : Jangan Coba-Coba Curi Uang Buruh

SIARAN PERS KSPI 4 JUNI 2015, AKSI DI BPJS KETENAGKERJAAN

SOAL DANA RIBUAN TRILIUN, KSPI ANCAM BPJS NAKER : JANGAN COBA COBA CURI UANG BURUH

KSPI – Aksi hari kedua,Kamis (4/6/2015),ribuan massa KSPI memusatkan diri di Kantor BPJS Ketenagakerjaan,Jalan Gatot Subroto,Jakarta, untuk perjuangkan pemberlakuan Jaminan Pensiun pada 1 Juli 2015 dengan manfaat yang diterima minimal 60% dari gaji terakhir.

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, selain menuntut pemberlakuan jaminan pensiun minimal sebesar 60% dari gaji terakhir, KSPI juga menyoroti pengelolaan dan pengawasan dana BPJS yang akan mencapai ribuan triliun dalam beberapa tahun mendatang.

Ditambahkannya, akumulasi dana yang sangat besar tersebut harus dapat dinikmati oleh kaum buruh dalam bentuk besaran manfaat pensiun minimal sebesar 60%.” Kami tidak mau BPJS hanya sekedar mengumpulkan uang buruh saja namun penggunaannya tidak jelas dan manfaat berkala yang diterima buruh sangat kecil.” Kata Said Iqbal di Jakarta.

Iqbal juga mengunkapkan, dalam berbagai kesempatan, Dirut BPJS Ketenagakerjaan pernah berujar jika pihaknya menargetkan dalam tiga tahun kedepan asetnya akan mencapai 600 triliun dari total aset saat ini sebesar 190 triliun.

“Dari hitungan pemerintah, di 2015 nanti uang yang terhimpun di BPJS dari program Jaminan Pensiun akan mencalai kisaran diatas 3000 Triliun.” Ungkapnya.

” Kamipun tidak terima, jika akumulasi dana buruh yang besar tersebut digunakkan bukan untuk kemanfaatan pekerja atau peserta yang selama ini mengiur dalam bentuk besaran manfaat yang layak yakni minimal 60% dari gaji terakhir,”tegasnya.

Said Iqbal melanjutkan, belajar dari pengalaman PT. Jamsostek yang dibentuk sejak tahun 1992 hingga 2015 atau sekitar 23 tahun,aset yang terkumpul hanya 190 Triliun,”karena selama ini PT. Jamsostek “jadi ATM”, penguasa.” Cetusnya.

Untuk itu, Said Iqbal pun mendesak BPJS ketenagakerjaan sebagai operator atau sebagai badan penyelenggara wajib untuk melakukan sistem informasi berbasis keterbukaan dalam hal pendanaan, termasuk para buruh dapat mengecek berapa saldo iuran Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua setiap saat. “Serta harus terbuka dalam hal investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.” Pintanya.

“ saya Ingatkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk jangan coba coba curi uang buruh. Dan jangan sampai buruh marah karena dananya di selewengkan. Pungkas Said Iqbal dengan ancaman.

Terima Kasih

Said Iqbal
Prsiden KSPI

Tak Becus Urus Jaminan Kesehatan, KSPI Desak Menkes Mundur

SIARAN PERS KSPI 28 MEI 2015 AKSI DI KEMENKES & BPJS KESEHATAN

TAK BECUS URUS JAMINAN KESEHATAN, KSPI DESAK MENKES MUNDUR

KSPI- Hingga akhir Mei 2015 baru 143 juta jiwa rakyat yang terakses BPJS, dan masih ada 110 juta jiwa yang belum terakses BPJS. Dari 143 juta jiwa, baru 82 juta orang miskin yang terdaftar di BPJS Kesehatan dan iuranya di tanggung oleh Pemerintah, artinya dari total keluarga miskin hampir 28 juta KK atau sekitar 110 juta jiwa, masih ada 30 juta jiwa orang miskin hingga saat ini belum tercover BPJS Kesehatan dan ditanggung oleh negara.

Selain masalah kepesertaan orang miskin yang diabaikan oleh pemerintah, pemerintah juga tidak tegas terhadap Rumah Sakit yang menolak pasien peserta BPJS atau setengah hati melayani peserta BPJS serta masih banyak RS yang membebankan biaya pada peserta BPJS dengan.berbagai alasan.

Untuk itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak agar Menteri Kesehatan mundur dari jabatannya, karena tidak serius dalam membenahi permasalahan jaminan Kesehatan yang ada. Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, bahwa Menkes sudah hampir setahun bekerja, namun berbagai permasalahan kesehatan, seperti: banyaknya orang miskin yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan, banyaknya RS yang tidak serius dalam menangani peserta BPJS belum lagi adanya beban biaya tambahan dari peserta BPJS yang memberatkan pasien miskin. Adalah buktinya jika Menkes Nila F Moeloek tidak serius tangani Jaminan Kesehatan.

“Belum kelar masalah yang ada, pemerintah malah berencana menaikkan iuran BPJS non PBI sebesar 10%,baik kelas I, kelas II atau kelas III yang jelas memberatkan masyarakat. “Kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis (28/05/2015).
Said Iqbal juga menambahkan, solusi permasalahan jaminan kesehatan yang terbaik ialah dengan cara pemerintah harus menjalankan amanah UU Kesehatan no 36/2009, dengan menyediakan dana kesehatan sebesar 5 % APBN dan 10% APBD diluar gaji.

“Saat ini pemerintah hanya menyediakan dana sekitar 20 Triliun saja, sangat jauh dari anggaran yang seharusnya dikeluarkan pemerintah sekitar 150 triliun. Ini bukti Menkes dan pemerintahan Jokowi tidak serius dan tidak pro rakyat.” Ungkapnya. Belum lagi, lanjut Said Iqbal, permasalahan rumit yang kini sedang dihadapi oleh para pasien penyakit langka seperti pasien kelainan fungsi hati (Atresia Bilier, Caroli Diseases dll). Yang kini belum mendapatkan kepastian dalam masalah pembiayaan dan pelayanan kesehatan.

Terlebih, para orang tua dari pasien ini adalah orang – orang tidak mampu yang harus memutar otak dalam penyelesaian kasus anaknya karena harus menghadapi angka dalam jumlah besar untuk pengobatan anak – anaknya yang sama sekali tidak ditanggung penuh oleh negara. “Ini tidak benar, negara dalam hal ini Kemenkes tidak hadir dalam permasalahan kesehatan yang sedang dihadapi oleh rakyat miskin. Menkes tidak benar – benar peduli soal kesehatan rakyat Indonesia.” Cetusnya.

Selain itu, masih menurut Said Iqbal, KSPI juga menyikapi tegas soal masalah peraturan direktur BPJS Kesehatan soal masa aktif kepesertaan pasien BPJS kesehatan dari 7 hari menjadi 14 hari. “jadi direksi BPJS Kesehatan ini harus serius dalam memberikan pelayanan kesehatan dan jangan coba – coba membuat aturan yang merugikan masyarakat.” Tegasnya.

Dan terakhir, permasalahan regulasi dimana ada sistem INA CBGs yang sangat membatasi pelayanan dan biaya, yang membuat Banyak Rumah Sakit tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan karena sistem tarif yang digunakan sangat rendah.

Adanya batasan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS hanya menerima.kelas III, kelas II dan kelas I saja, membuat para buruh/pekerja yang sebelumnya mendapat pelayanan yang lebih baik mengalami penurunan kualitas layanan, perusahaan perlu membayar lagi jika ingin mengupgrade pelayanan melalui progrom Coordination of Bennefit (COB).

Hal lain yang juga menjadi keluhan adalah jumlah klinik dan Rumah Sakit khususnya swasta yang masih juga sangat terbatas bahkan lebih sedikit dari klinik dan Rumah Sakit yang dulu bekerjasama dengan PT Jamsostek dan Asuransi Swasta yang dipakai Perusahaan atau asuransi swa kelola menjadikan kesulitan dilapangan bagi para pekerja swasta mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

“Pengunaan Puskesmas sebagai PPK 1 yang sangat membatasi jam pelayanan tidak 24 jam menjadikan pelayanan kesehatan sangat terbatas tidak seperti klinik swasta atau perusahaan yang bisa diakses selama 24 jam.” Ungkapnya. Untuk itu, dengan banyaknya permasalahan tersebut maka KSPI pun menuntut :

1.Menuntut Pemerintah untuk memberikan jaminan penanggungan biaya pengobatan 100 persen bagi peserta BPJS termasuk para pasien penyakit langka atau pasien penyakit kelainan fungsi hati. Baik pra ataupun pasca operasi.

2.Menuntut pemerintah untuk serius memberikan jaminan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.Menuntut pemerintah untuk menjalankan anggaran 5 persen dari APBN dan 10% APBD sesuai dengan amanah UU kesehatan.

4.Tindak tegas RS/klinik yang nakal, bila perlu cabut izin usahanya.

5.Buat Standar kesehatan secara nasional.

6. Mendesak DIRUT BPJS untuk mencabut Perdir BPJS Kesehatan No 1 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran.

7.Revisi Permenkes 59 tahun 2014 tentang pembatasan tarif pelayanan kesehatan.

Jika tuntutan tersebut tidak dijalankan, maka KSPI akan terus melakukan aksi untuk terus mendesak Menteri Kesehatan mundur dari jabatannya. Dan juga nantinya, KSPI akan melakukan Gugatan Warga Negara (GWN) atau Citizen Law Suite (CLS) tentang pelayanan kesehatan kepada pemerintah. “Karena pemerintah telah mengabaikan amanah UUD 1945 pasal 28H ayat 1, ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 dan pasal 34 ayat 3 yang berbunyi ,” Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Demikian Said Iqbal.

Terima Kasih
Tim Media KSPI

Tanpa Publik Hearing Dan Libatkan Buruh, BPJS Naker Selewengkan Dana Untuk Proyek Pemerintahan (?)

SIARAN PERS AKSI KSPI 19 MEI 2015 DI KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN

TANPA PUBLIC HEARING DAN LIBATKAN BURUH, BPJS NAKER SELEWENGKAN DANA UNTUK PROYEK PEMERINTAHAN?

KSPI – Ribuan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini, Selasa (19/05/2015), melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan pusat, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Para buruh KSPI pun menyatakan dengan tegas penolakan penggunaan 30 % dana BPJS untuk pembangunan perumahan. Dasar penolakan KSPI pun jelas, Karena penggunaannya tanpa dilakukannya Public Hearing & melibatkan element buruh.

Pasca Ground Breaking Sejuta Rumah yang dilakukan bulan lalu di Semarang, Jawa Tengah. Buruh KSPI sempat datangi Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk menuntut kejelasan pengunaan dana 30% lebih yang totalnya mencapai sekitar Rp 56 Trilyun dari uang buruh di BPJS Ketenagakerjaan yang rencananya akan digunakan oleh Pemerintah untuk dipakai sebagai dana proyek sejuta rumah program mercusuar Pemerintahan Jokowi-JK.

KSPI pun mendukung proyek pemerintahan tersebut yang dianggap sebagai kemajuan dalam bidang pembangunan. Namun, hal ini patut dipertanyakan karena uang buruh khususnya yang ada di BPJS Ketenagakerjaan yang jumlahnya mendekati 180 Triliyun, pengunaannya harus diatur dengan ketat agar tidak salah urus dan nantinya tidak akan merugikan para buruh.

Apalagi nantinya akan ada program Jaminan Pensiun yang akan berjalan dan dalam jangka waktu 3 tahun, uang yang terkumpul bisa mencapai 500 Trilyun dan dalam 15 Tahun bisa mendekati 3000 Trilyun.

Jelas ini adalah Fresh Money yang akan menjadi incaran para pejabat negara dimana saat ini pemerintahan Jokowi- JK banyak menggembar- gemborkan proyek mercusuarnya tapi tidak punya memiliki cukup anggaran bahkan rencananya akan menambah hutang baru hingga ribuan Trilyun dari bank dunia dan ADB dengan alasan pembangunan Infrastruktur.

Seharusnya, sebagai tanggung jawab dan keseriusan negara, maka negara perlu menyediakan dan mengalokasikan dana dari APBN untuk mensukseskan program perumahan rakyat.

Sebagaimana negara mengalokasikan dan APBN sebesar 20% untuk program Pendidikan dan 5% untuk program Kesehatan.

Karenanya sangat disayangkan jika pembiayaannya tidak menggunakan uang negara dan kemudian malah menggunakan dana buruh yang ada di BPJS Ketenagakerjaan tanpa pernah didiskusikan terlebih dahulu dengan kalangan buruh dan serikat pekerja.

KSPI pun menilai, penggunaan dana BPJS sebesar 30% ini tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, sehingga pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah no 99/2013 tentang pengelolaan aset BPJS.

Sayangnya, kalangan buruh sebagai pemilik dana tidak pernah dilibatkan dalam revisi PP 99/2013 tersebut. Pemerintah juga tidak melakukan public hearing.

Belum lagi, sesuai amanat UU BPJS, pengunaan dana BPJS wajib hukumnya untuk di konsultasikan terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan juga DPR agar pengunaan bisa lebih Transparan sesuai dengan prinsip SJSN.

Uang buruh wajib dikembalikan pengunaanya untuk Kepentingan buruh Jelas bila uang buruh dipakai untuk proyek pemerintahan dan ada indikasi dipakai untuk membangun rumah untuk PNS, jelas hal ini sudah menyalahi prinsip SJSN dan UU BPJS.

Jadi, KSPI dengan tegas menolak pengunaan uang buruh untuk proyek Sejuta Rumah dan proyek tersebut harus segera di hentikan.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan juga wajib bertangung jawab bila ada uang buruh yang sudah diinvestasikan diluar ketentuan yang ada dan wajib “Meminta Maaf” bila terbukti menjadi inisiator penggunaan dana buruh untuk proyek mercusuar pemerintah.

KSPI pun mendesak agar pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan lebih transparan dan melibatkan para pemangku kepentingan khususnya buruh saat melakukan investasi dan mengunakan uang buruh.

Selain itu, KSPI pun mendesak agar Dirut dan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan segera di copot bila menyalahi Kewenanganya dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam mengelola uang buruh yang jumlahnya mencapai ratusan trilyun dan akan menjadi ribuan trilyun.

Untuk itu, KSPI menyatakan dengan tegas menolak penggunaan dana BPJS tanpa dilakukan public hearing dan tanpa melibatkan kalangan buruh dalam revisi PP 99/2013 tentang pengelolaan aset BPJS.

KSPI pun menekankan kepada pemerintah agar tidak boleh sewenang-wenang memutuskan pengelolaan uang BPJS yang dimiliki buruh.

Apalagi, dengan berjalannya program Jaminan Pensiun per 1 juli 2015, aset BPJS Naker akan meningkat ratusan triliun per tahunnya.

Buruh akan terus mengkritisi dan mengawasi penggelolaan uang Buruh yang ada di BPJS tersebut.

Apalagi kami mendengar bahwa prioritas program 1 juta rumah adalah untuk kalangan PNS walau ia baru baru 1 th massa kerja.

Padahal kita ketahui bersama, baru pada tahun 2029 PNS akan bergabung ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, terkait jaminan pensiun, KSPI tetap meminta manfaat bulanan jaminan pensiun sebesar 60- 75% dari gaji terakhir dengan iuran dari pengusaha 12%, pekerja 3% & APBN 3%.

Terima Kasih

Dewan Eksekutif Nasional KSPI

Presiden : Ir.Said Iqbal, ME
Sekjend : Muhammad Rusdi

image