Pendidikan Gratis, Tolak Kenaikkan Tarif Dasar Listrik dan Peningkatan Pelayanan BPJS

#seiring dengan kebijakan pemerintah dengan pengelolaan SMK dan SMU oleh pemerintah propinsi menjadikan kecemasan dan kekawatiran masyarakat khususnya kaum buruh di Kabupaten Karanganyar. Pendidikan gratis yang selama ini menjadi program pemerintah Kabupaten Karanganyar dikawatirkan dihapus.

Pendidikan gratis yang selama ini telah membantu mengurangi biaya pengeluaran dari penghasilan mereka dari Upah Minimum Kabupaten/ UMK yang dirasa masih kurang akan semakin membebani kaum buruh dan masyarakat. Sebagai warga Negara masyarakat dan kaum buruh telah taat membayar pajak dan menjalankan undang undang berhak mendapatkan pendidikan gratis dan jaminan sosial. Negara telah mengamanatkan 20% APBN / APBD untuk pendidikan dan juga pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun sehingga harus ada terobosan-terobosan untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut.

Oleh karenanya Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar mendorong kepada pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mengambil langkah langkah yang dipandang perlu untuk mencari solusi karena pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

#Jangankan membuat kebijakkan yang peduli kepada rakyat dan buruh tentang penghapusan outsourcing dan pemagangan atau jaminan Sosial : jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat dan jaminan pensiun untuk buruh sama dengan PNS/TNI/Polri – Tolak Upah Murah: cabut PP 78/2015, malah pemerintah membuat kebijakan yang semakin memberatkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil dengan memberikan kado terpahit berupa kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) 900 VA.

Forum Komunikasi Serikat Buruh Kabupaten Karanganyar berpendapat, dengan kenaikan TDL ini, beban hidup di masyarakat makin bertambah. Terlebih lagi, sebelumnya, Pemerintah menekan daya beli buruh dan rakyat kecil dengan terlebih dahulu membatasi jumlah pasokan BBM jenis premium.

“Akibatnya, para buruh yang kebanyakan menggunakan sepeda motor (pengguna sepeda motor di Indonesia mencapai 86 juta orang) mau tidak mau harus membeli Pertalite atau Petromax yang notabene harganya terus meroket”

Lebih lanjut kebijakan Pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik 900 VA dan membatasi keberadaan premium menyebabkan daya beli buruh turun 20 persen. Hal ini, karena, salah satu dari 60 item kebutuhan hidup layak (sebagai dasar kenaikan upah minimum) adalah item harga listrik 900 VA tersebut.

“Bayangkan, kenaikan upah minimum dalam satu tahun hanya sekali, tapi kenaikan TDL 900 VA dan harga-harga kebutuhan pokok lain terjadi beberapa kali dalam satu tahun. Itu pun besarnya kenaikan upah minimum sangat kecil sekali dibandingkan kebutuhan real, itu sama artinya membunuh secara perlahan kaum buruh.”

#Jaminan kesehatan yang selama ini diterima dirasa masih kurang, masalah profesionalisme dan Kualitas Pelayanan JKN, BPJS Kesehatan dan Fasiltas Kesehatan/Rumah Sakit Untuk Seluruh Rakyat Indonesia juga dipandang masih sangat buruk dan harus terus diperjuangkan bersama seluruh rakyat agar seluruh pasien BPJS Kesehatan mendapat pelayanan yang baik.

“Seperti halnya pasien umum yang membayar cash, lebih-lebih peserta BPJS Kesehatan yang iurannya telah dibayar oleh perusahaan dan peserta telah dibayar dimuka sebelum sakit,”

Saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan dari unsur pekerja/buruh formal swasta dan BUMN masih rendah. Pada akhir Februari 2017, jumlah peserta BPJS Kesehatan dari kelompok pekerja hanya 10 juta orang, jauh lebih kecil dari jumlah pekerja formal yang mencapai 39 juta orang. Jika semakin banyak pekerja swasta dan BUMN yang menjadi peserta BPJS Kesehatan maka iuran yang diterima BPJS Kesehatan akan meningkat, sehingga mampu membiayai klaim rumah sakit, membayar kapitasi dan berbagai kegiatan operasionalnya. Dampaknya layanan kesehatan yang diterima pekerja dan keluarganya akan lebih baik. Berbagai masalah seperti pasien terpaksa membeli obat sendiri, kesulitan mendapatkan ruang perawatan hingga ICU, waktu menunggu operasi yang lama, pasien dipaksa pulang dalam kondisi tidak sadar, dan lain-lain akan berkurang.

Oleh karena itu, Forum Komunikasi Serikat Buruh Kabupaten Karanganyar yang didalamnya bergabung berbagai elemen Serikat Buruh di Kabupaten Karanganyar bersikap :

  1. Mendesak kepada pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan Propinsi Jawa Tengah untuk tetap menjalankan Pendidikan Gratis dari SD, SMP, SMU dan yang sederajat.
  2. FKSBK dan buruh Indonesia mendesak Presiden Jokowi menggunakan kewenangannya untuk membatalkan kenaikan harga tarif dasar listrik, diiringi menambah jumlah pasokan BBM jenis premium, Mendesak dibentuk tim audit investigasi dan forensik oleh BPK terhadap PLN yang mengklaim selalu merugi dan dengan seenaknya menaikkan harga listrik yang semakin menyusahkan kaum buruh dan rakyat kecil, mendesak DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) listrik dengan menggunakan hak angket untuk memanggil Presiden guna menanyakan kebijakan kenaikan TDL yang memberatkan buruh dan rakyat kecil.
  3. Perbaiki Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan JKN, BPJS Kesehatan dan Fasiltas Kesehatan/Rumah Sakit Untuk Seluruh Rakyat Indonesia dan Tegakkan Hukum Perburuhan di Kabupaten Karanganyar untuk melindungi kaum buruh yang semakin rentan posisinya.

Korlap.
1. Eko Supriyanto HP. 085742326112
2. Murjioko HP. 081548511709

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s