Serikat Buruh Karanganyar Desak Kenaikan UMK 2017

KARANGANYAR – Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar (FKSBK) mendesak pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari sebelumnya Rp 1.420.000 menjadi Rp 1.441.470.

Desakan tersebut disampaikan FKSBK, dalam audiensi yang digelar di Ruang Gedung Paripurna DPRD Karanganyar, bersama sejumlah perwakilan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Karanganyar.

Pengajuan untuk menaikkan UMK tersebut, menurut koordinator FKSBK Eko Supriyanto, lantaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada tahuan 2015 di Kabupaten Karanganyar terhitung sebesar Rp 1.441.470.

Maka dari itu, untuk menentukan UMK tahun 2017, pihak dari FKSBK mengusulkan berdasarkan atas hitungan KHL itu, menilik sudah sesuai dengan survei yang dilakukan.

“Kami berharap pemerintah menentukan UMK di tahun 2017 ini, berdasar dengan KHL yang ada yakni 1.441.470, dan menerapkan upah sektoral di kabupaten Karanganyar serta menaikan upah sebesar 5 persen dari UMK tahun 2017 bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya di atas 1 tahun,” kata Eko.

Tidak hanya itu saja, Eko juga menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2016, tentang pengupahan yang dianggap dalam pengupahan tersebut tidak sesuai dengan KHL.

Seharusnya, dalam penentuan UKM tersebut pemerintah melihat rumusan yakni persentase kenaikan upah adalah inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinsosnakertrans Karanganyar Sri Wibowo menjelaskan pemerintah tidak bisa berbuat banyak, lantaran dalam proses pengupahan tersebut pemerintah pusat melalui provinsi sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 soal pengupahan dan sudah diatur di Undang – Undang.

“Kami tidak bisa berbuat banyak, karena pengupahan itu sudah diatur dalam UU, dan itu juga sudah sesuai dengan perintah dari Gubernur Jawa Tengah. Kalau nanti kita terapkan dengan harapan para pekerja, nanti justru malah melanggar,” kata Sri Wibowo.

Ketua Komisi IV DPRD Karanganyar Endang Muryani, mengharapkan agar pemerintah sebelum mengusulkan UMK ke provinsi dapat mempelajari lebih lanjut terkait kebutuhan para pekerja.

Rudi Hartono

sumber : Joglosemar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s