Dianggap Tidak Layak, Buruh Tolak PP 78

KARANGANYAR, Lintas Solo-Serikat buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar (FKSBK)menolak PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Hal tersebut terungkap dalam audiensi FKSBK bersama Komisi D DPRD Karanganyar,  Selasa (4/10/2016).

Ketua FKBSK, Eko Supriyanto, mengatakan, dalam PP No 78 mengatur formula baru kenaikan upah minimum yang menyebabkan kenaikan upah setiap tahunnya menjadi baku.

Dijelaskannya, penetapan upah minimum berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan bukan berbasis kebutuhan hidup layak.

“Kami tetap menolak PP 78.PP tersebut membatasi kenaikan upah minmum dan menghilangkan mekanisme perhitungan berbasis kebutuhan hidup layak,” katanya kepada lintassolo.com.

Dijelaskannya, PP ini juga menghilangkan hak berunding serikat buruh sehingga melanggar UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan termasuk melanggar konvensi ILO No 331 yang mengatur kewajiban melakukan konsultasi dengan buruh untuk menentukan upah minimum.

“Sekali lagi kami tegaskan, kami tetap menolak PP 78 tahun 2015,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan upah minimum kabupaten (UMK) 2016 yang berlaku di Karanganyar, FKSBK menilai tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Eko, berdfasarkan hasil survey 2015, KHL di Karanganyar sebesar Rp1.441.470, sementara UMK saat ini sebesar Rp1.420.000.

“UMK ini belum sesuai dengan KHL. Kondisi ini juga diperparah dengan UMK antara yang bekerja di atas lima tahun, UMK nya sama dengan pekerja yang baru bekerja satu tahun. Kami mendesak agar para wakil rakyat memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk menggunakan KHL sesuai hasil survey,” jelasnya.

Sementara itu, kepala bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Karanganyar, Sri Wibowo, tetap berpedoman kepada PP 78 tahun 2015.

Menurut, Sri Wibowo, Dinsosnakertrans tidak dapat mengevaluasi kebiijakan Gubernur Jawa Tengah yang telah menetapkan besarnya UMK.

“Kami tetap berpedoman kepada PP 78. Kami juga tidak bisa melakukan evaluasi terhadap keputusan gubernur,” kata dia.

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani, akan memperjuangkan hak buruh ini hingga ke Provinsi.

“Hasil pertemuan ini, akan kita musyawarahkan dalam rapat komisi.Yang jelas, kita tetap memperjuanghkan hak rekan-rekan pekerja sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Endang.| Iwan Iswanda

Editor: Joko Larsono sumber : lintassolo.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s