INI Nominal UMK 2017 di 35 Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Gubernur Jateng

​TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah menandatangani penetapan nominal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017, pada Senin (21/11/2016) sore, di ruang kerja Gubernur.

Melalui Surat Keputusan bernomor 560/50/2016 tersebut, nominal UMK 2017ditetapkan tertinggi adalah Kota Semarang yang mencapai Rp 2.125.000, sedangkan terendah adalah Kabupaten Banjarnegara yakni Rp 1.370.000.

“Kenaikan tertinggi mencapai 18 persen yaitu di Kabupaten Jepara. Untuk lainnya, rata-rata di atas ketentuan nasional yaitu lebih dari 8,25 persen,” katanya usai menandatangani SK.

Adapun nominal UMK 2017 yang ditetapkan Gubernur tersebut, per Kabupaten dan Kota se Jateng antaralain :

1. Kota Semarang : Rp 2.125.000

2. Kabupaten Demak : Rp 1.900.000

3. Kabupaten Kendal : Rp 1.774.867

4. Kabupaten Semarang : Rp 1.745.000

5. Kota Salatiga : Rp 1.596.844,87

6. Kabupaten Grobogan : 1.435.000

7. Kabupaten Blora : Rp 1.438.100

8. Kabupaten Kudus : 1.740.900

9. Kabupaten Jepara : Rp 1.600.000

10. Kabupaten Pati : 1.420.500

11. Kabupaten Rembang : Rp 1.408.000

12. Kabupaten Boyolali : Rp 1.519.289

13. Kota Surakarta : Rp 1.534.985

14. Kabupaten Sukoharjo : Rp 1.513.000

15. Kabupaten Sragen : Rp 1.422.585,52

16. Kabupaten Karanganyar ; Rp 1.560.000

17. Kabupaten Wonogiri : Rp 1.401.000

18. Kabupaten Klaten : Rp 1.528.500

19. Kota Magelang : Rp 1.453.000

20. Kabupaten Magelang : Rp 1.570.000

21. Kabupaten Purworejo : Rp 1.445.000

22. Kabupaten Temanggung : Rp 1.431.500

23. Kabupaten Wonosobo : Rp 1.457.100

24. Kabupaten Kebumen : Rp 1.433.900

25. Kabupaten Banyumas : Rp 1.461.400

30. Kota Pekalongan : Rp 1.623.750

31. Kabupaten Pekalongan : Rp 1.583.697,50

32. Kabupaten Pemalang : Rp 1.460.000

33. Kota Tegal : Rp 1.499.500

34. Kabupaten Tegal : Rp 1.487.000

35. Kabupaten Brebes : Rp 1.418.100

(*)

26. Kabupaten Cilacap : Rp 1.693.689

27. Kabupaten Banjarnegara : Rp 1.370.000

28. Kabupaten Purbalingga : Rp 1.522.500

29. Kabupaten Batang : Rp 1.603.000

30. Kota Pekalongan : Rp 1.623.750

31. Kabupaten Pekalongan : Rp 1.583.697,50

32. Kabupaten Pemalang : Rp 1.460.000

33. Kota Tegal : Rp 1.499.500

34. Kabupaten Tegal : Rp 1.487.000

35. Kabupaten Brebes : Rp 1.418.100

sumber : tribun.com

Upah Buruh di 34 Provinsi Naik Mulai 1 Januari 2017, Ini Daftarnya

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan kenaikan UMP tahun depan sebesar 8,25%, yang didapatkan dengan asumsi inflasi 3,07% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,18%. 


Penetapan ini dituangkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Adapun formulasi perhitungan kenaikan UMP, yaitu besaran UMP tahun berjalan dikalikan dengan inflasi nasional ditambah dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Masing-masing Provinsi telah mengumumkan kenaikan UMP untuk 2017 mendatang. Hal ini mengingat UMP tersebut akan berlaku per tanggal 1 Januari 2017 mendatang. Berikut besaran kenaikan UMP 2017 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, seperti dirangkum detikFinance, Senin (14/11/2016).

1. Aceh, mengalami kenaikan UMP dari Rp 2.118.500 di 2016, menjadi Rp 2.500.000 di 2017.

2. Sumatera Utara, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.811.875 di 2016, menjadi Rp 1.961.354 di 2017.

3. Sumatera Barat, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.800.725 di 2016, menjadi Rp 1.949.284 di 2017.

4. Riau, mengalami kenaikan UMP dari Rp 2.095.000 di 2016, menjadi Rp 2.266.722 di 2017.

5. Jambi, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.906.650 di 2016, menjadi Rp 2.063.000 di 2017.

6. Bangka Belitung, mengalami kenaikan UMP dari Rp 2.341.500 di 2016, menjadi Rp 2.534.673 di 2017.

7. Kepulauan Riau, mengalami kenaikan UMP dari Rp 2.178.710 di 2016, menjadi Rp 2.358.454 di 2017.

8. Bengkulu, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.605.000 di 2016, menjadi Rp 1.730.000 di 2017.

9. Sumatera Selatan, mengalami kenaikan UMP dari Rp 2.206.000 di 2016, menjadi Rp 2.388.000 di 2017.

10. Lampung, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.763.000 di 2016, menjadi Rp 1.908.447 di 2017.

11. Banten, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.784.000 di 2016, menjadi Rp 1.931.180 di 2017.

12. DKI Jakarta, mengalami kenaikan UMP dari Rp 3.100.000 di 2016, menjadi Rp 3.355.750 di 2017.

13. Jawa Barat, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.312.355 di 2016, menjadi Rp 1.420.624 di 2017.

14. Jawa Tengah, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.265.000 di 2016, menjadi Rp 1.367.000 di 2017.

15. Yogyakarta, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.237.700 di 2016, menjadi Rp 1.337.645 di 2017.

16. Jawa Timur, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.273.490 di 2016, menjadi Rp 1.388.000 di 2017.

17. Bali, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.807.600 di 2016, menjadi Rp 1.956.727 di 2017.

18. Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.482.950 di 2016, menjadi Rp 1.631.245 di 2017.

19. Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.425.000 di 2016, menjadi Rp 1.650.000 di 2017.

20. Kalimantan Barat, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.739.400 di 2016, menjadi Rp 1.882.900 di 2017.

21. Kalimantan Selatan, mengalami kenaikan UMP dari Rp 2.085.050 di 2016, menjadi Rp 2.258.000 di 2017.

22. Kalimantan Tengah, mengalami kenaikan UMP dari Rp 2.057.528 di 2016, menjadi Rp 2.222.986 di 2017.

23. Kalimantan Timur, mengalami kenaikan UMP dari Rp 2.161.253 di 2016, menjadi Rp 2.339.556 di 2017.

24. Kalimantan Utara, mengalami kenaikan UMP dari Rp 2.175.340 di 2016, menjadi Rp 2.358.800 di 2017.

25. Gorontalo, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.875.000 di 2016, menjadi Rp 2.030.000 di 2017.

26. Sulawesi Utara, mengalami kenaikan UMP dari Rp 2.400.000 di 2016, menjadi Rp 2.598.000 di 2017.

27. Sulawesi Tengah, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.670.000 di 2016, menjadi Rp 1.807.775 di 2017.

28. Sulawesi Tenggara, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.850.000 di 2016, menjadi Rp 2.002.625 di 2017.

29. Sulawesi Selatan, mengalami kenaikan UMP dari Rp 2.250.000 di 2016, menjadi Rp 2.500.000 di 2017.

30. Sulawesi Barat, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.864.000 di 2016, menjadi Rp 2.017.780 di 2017.

31. Maluku, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.775.000 di 2016, menjadi Rp 1.925.000 di 2017.

32. Maluku Utara, mengalami kenaikan UMP dari Rp 1.681.266 di 2016, menjadi Rp 1.975.000 di 2017.

33. Papua, mengalami kenaikan UMP dari Rp 2.435.000 di 2016, menjadi Rp 2.663.646 di 2017.

34. Papua Barat, mengalami kenaikan UMP dari Rp 2.237.000 di 2016, menjadi Rp 2.416.855 di 2017.

(dna/wdl) sumber : detik.com

Pembahasan UMK Karanganyar Deadlock

Solopos.com, KARANGANYAR — Rapat Dewan Pengupahan Karanganyar membahas usulan upah minimum kabupaten (UMK) 2017, Senin (17/10/2016), berlangsung alot.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, rapat berlangsung pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar berkukuh dengan usulan masing-masing.

Akhirnya rapat memutuskan mengajukan dua usulan nominal UMK, masing-masing dari Serikat Pekerja dan Apindo, ke Bupati Karanganyar. Bupati yang akan memutuskan angka mana yang diusulkan ke Gubernur Jateng.

“Belum ada kesepakatan. Masing-masing punya pendapat sendiri. Akhirnya dua usulan yang ada kami sepakati untuk diajukan kepada Pak Bupati,” ujar Ketua Harian Dewan Pengupahan Karanganyar, Agus Heri Bindarto, diwawancarai wartawan seusai rapat.

Agus menjelaskan selanjutnya tergantung Bupati mau memilih salah satu, mau dikurangi atau ditambah. “Rapat dari pagi sampai sore, tidak ada kesepakatan,” sambung dia.

Agus mengatakan rapat berlangsung konstruktif kendati masing-masing pihak tidak mau mengalah. Penuturan senada disampaikan Ketua Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar (FKSPK) Karanganyar, Eko Supriyanto, saat dihubungi Solopos.com via ponsel.

Menurut dia, angka yang diusulkan FKSPK senilai Rp1.555.326 per bulan. Sedangkan usulan dari Apindo yakni Rp1.534.168 per bulan.

“Rapat berlangsung alot, masing-masing pihak berkukuh dengan usulannya. Rapat sampai diskors beberapa menit, lalu dilanjutkan kembali,” tutur dia.

Eko menjelaskan perbedaan usulan UMK antara serikat pekerja dengan Apindo lantaran perbedaan metode penghitungan. Serikat pekerja memberikan penambahan 1,49 persen dalam penahapan penghitungan UMK, sedangkan Apindo tanpa penambahan.

Penambahan 1,49 persen berasal dari selisih antara UMK 2016 sebesar Rp1.420.000 dengan angka KHL. Di sisi lain, akhirnya serikat pekerja bersedia menggunakan UMK 2016 sebagai dasar penghitungan. “Kami berharap usulan kami diakomodasi,” imbuh Eko

sumber : solopos.com

Pekerja Karanganyar Tuntut UMK Sebesar 1,578 Juta

KARANGANYAR, Lintas Solo-Para pekerja di Karanganyar mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) 2017 sebesar Rp1.578.838, atau naik Rp158.838, jika dibandingkan UMK 2016 sebesar Rp1.420.000.

Ketua Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar (FKSBK) Eko Supriyanto, Minggu (16/10/2016), mengatakan, usulan UMK tersebut berdasarkan perhitungan menggunakan angka kebutuhan hidup layak (KHL) 2015 sebesar Rp1.441.472, angka inflasi 3,07 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional 4,97 persen.

Hasilnya lalu ditambahkan dengan selisih KHL 2015 dengan UMK 2016.

“Ada selisih antara KHL 2015 dengan UMK 2016 sebesar Rp21.472. Hasil akhir yang kami temukan sebesar, Rp1.578.838. Kami juga menolak dasar perhitungan menggunakan UMK berjalan 2016,” tegasnya.

FKSBK juga menuntut agar tidak ada perbedaan antara upah pekerja lajang dengan yang sudah berkeluarga.

Untuk pekerja yang sudah berkeluarga FKSBK mengusulkan upah Rp1.657.780.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Karanganyar, Sri Wibowo, ketika dikonfirmasi mengatakan, sah-sah saja pekerja mengusulkan angka UMK 2017.

Yang, jelas, kata Sri Bowo, merujuk PP Nomor 78/2015 sudah ada rumus baku penghitungan UMK.

Disisi lain, Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani, berharap rapat Dewan Pengupahan berhasil menyepakati usulan UMK 2017. Apalagi kabupaten/kota di Soloraya sudah mencapai kesepakatan.

“Saya juga minta kepentingan pekerja diakomodasi,” ujarnya.|Iwan Iswanda

Editor: Joko Larsono

sumber : Lintassolo.com

Tolak PP 78, Buruh Karanganyar Datangi DPRD

Solopos.com, KARANGANYAR — Sekitar 50 pekerja yang tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar (FKSBK) mendatangi Gedung DPRD setempat, Selasa (4/10) pagi.

Mereka menyuarakan penolakan terhadap mekanisme penentuan upah minimum kabupaten (UMK) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015, dan Permenaker No. 21/2016. FKBSK terdiri dari SBSI 92, SPN, SP KEP KSPI, SP RTMM SPSI, KSPN, KSBSI, dan FKSBK.

Para buruh ditemui legislator Komisi D DPRD Karanganyar yang diketuai Endang Muryani. Ketua FKSBK, Eko Supriyanto, mengatakan buruh menolak mekanisme penentuan UMK 2017 yang mendasarkan pada UMK 2016, angka inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Mekanisme itu mengurangi hak dan posisi tawar buruh karena tak ada pembahasan yang melibatkan buruh. Apalagi UMK Karanganyar 2016 tak sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

“UMK Karanganyar tahun ini Rp1.420.000. Padahal KHL berdasarkan hasil survei 2015 mencapai Rp1.441.470. Kami minta penentuan UMK 2017 mendasarkan KHL, bukan UMK tahun ini,” ujar Eko.

FKSBK mendukung pembentukan panitia kerja (panja) DPR dan judicial review terhadap PP tersebut. “Kami berharap upah sektoral, skala, dan struktur upah diterapkan di Karanganyar,” imbuh dia.

Penuturan senada disampaikan Hariyanto, Ketua KSPN Karanganyar. Dia menilai pemerintah dan pengusaha telah melakukan pelanggaran dengan menjalankan UMK tidak sesuai KHL.

Dia meminta pemerintah netral dalam proses penentuan UMK. “Kami juga berharap peran DPRD untuk mengawal proses ini dan memperjuangkan nasib para buruh,” kata dia.

Hariyanto juga memprotes penyamarataan UMK di kalangan pekerja. Menurut dia, mestinya ada pembedaan upah antara pekerja yang baru masuk dengan pekerja yang sudah lama mengabdi.

Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Karanganyar, Sri Wibowo, mengatakan tetap berpegang pada PP dan Permenaker dalam penentuan UMK 2017. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut atas judicial review terhadap PP No. 78/2015.

“Jadi kami akan berpegangan kepada PP dan Permanaker-nya,” tutur dia.

Bowo, panggilan akrabnya, juga menolak pandangan para pekerja yang menyebutkan selisih angka antara KHL dengan UMK sebagai upah terutang perusahaan yang harus dibayarkan.

Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani, menyatakan komitmennya memperjuangkan kepentingan buruh selama tidak bertentangan dengan regulasi.

sumber : Solopos

Serikat Buruh Karanganyar Desak Kenaikan UMK 2017

KARANGANYAR – Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar (FKSBK) mendesak pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari sebelumnya Rp 1.420.000 menjadi Rp 1.441.470.

Desakan tersebut disampaikan FKSBK, dalam audiensi yang digelar di Ruang Gedung Paripurna DPRD Karanganyar, bersama sejumlah perwakilan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Karanganyar.

Pengajuan untuk menaikkan UMK tersebut, menurut koordinator FKSBK Eko Supriyanto, lantaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada tahuan 2015 di Kabupaten Karanganyar terhitung sebesar Rp 1.441.470.

Maka dari itu, untuk menentukan UMK tahun 2017, pihak dari FKSBK mengusulkan berdasarkan atas hitungan KHL itu, menilik sudah sesuai dengan survei yang dilakukan.

“Kami berharap pemerintah menentukan UMK di tahun 2017 ini, berdasar dengan KHL yang ada yakni 1.441.470, dan menerapkan upah sektoral di kabupaten Karanganyar serta menaikan upah sebesar 5 persen dari UMK tahun 2017 bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya di atas 1 tahun,” kata Eko.

Tidak hanya itu saja, Eko juga menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2016, tentang pengupahan yang dianggap dalam pengupahan tersebut tidak sesuai dengan KHL.

Seharusnya, dalam penentuan UKM tersebut pemerintah melihat rumusan yakni persentase kenaikan upah adalah inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinsosnakertrans Karanganyar Sri Wibowo menjelaskan pemerintah tidak bisa berbuat banyak, lantaran dalam proses pengupahan tersebut pemerintah pusat melalui provinsi sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 soal pengupahan dan sudah diatur di Undang – Undang.

“Kami tidak bisa berbuat banyak, karena pengupahan itu sudah diatur dalam UU, dan itu juga sudah sesuai dengan perintah dari Gubernur Jawa Tengah. Kalau nanti kita terapkan dengan harapan para pekerja, nanti justru malah melanggar,” kata Sri Wibowo.

Ketua Komisi IV DPRD Karanganyar Endang Muryani, mengharapkan agar pemerintah sebelum mengusulkan UMK ke provinsi dapat mempelajari lebih lanjut terkait kebutuhan para pekerja.

Rudi Hartono

sumber : Joglosemar

“Rindu Statusmu”

fb_img_1445753820325.jpg

Minggu2 ini semestinya sdh masuk pembahasan UMK namun Belum banyak saya lihat geliat penyemangat perjuangan dari para pembuat status.

Ya para pembuat status!!! aku merindukan kehadirannya memberi kan banyak cerita tentang banyak hal, tentang inflasi, tentang pertumbuhan ekonomi atau tentang PP 78 keparat itu.

Derap langkah2 mu terasa mengasah nurani, jiwa2 gersang tersirami hujan lewat kidung statusmu, ruh dan jiwa raga terasa teguh dengan statusmu.

Rindu keelokkan untaian kata penuh makna, kerinduan bersama goresan pemikiran dalam bait kata dan do’a menembus ruang2 dimensi seluruh relung jiwa dan nurani.

Para pembuat status hadirlah bersama mereka, bersama mengayuh perahu itu menuju pelabuhan kemenangan rakyat pekerja.

salam DPS