DAFTAR UPAH MINIMUM DI 35 KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2012 PROPINSI JAWA TENGAH

Standar

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 561.4/73/2011

tanggal 18 November 2011

Kota Semarang Rp. 991.500,-

Kabupaten Demak Rp. 893.000,-

Kabupaten Kendal Rp. 904.500,-

Kabupaten Semarang Rp. 941.600,-

Kota Salatiga Rp. 901.396,-

Kabupaten Grobogan Rp. 785.000,-

Kabupaten Blora Rp. 855.500,-

Kabupaten Kudus Rp. 889.000,-

Kabupaten Jepara Rp. 800.000,-

Kabupaten Pati Rp. 837.500,-

Kabupaten Rembang Rp. 816.000,-

Kabupaten Boyolali Rp. 836.000,-

Kota Surakarta Rp. 864.450,-

Kabupaten Sukoharjo Rp. 843.000,-

Kabupaten Sragen Rp. 810.000,-

Kabupaten Karanganyar Rp. 846.000,-

Kabupaten Wonogiri Rp. 775.000,-

Kabupaten Klaten Rp. 812.000,-

Kota Magelang Rp. 837.000,-

Kabupaten Magelang Rp. 870.000,-

Kabupaten Purworejo Rp. 809.000,-

Kabupaten Temanggung Rp. 886.000,-

Kabupaten Wonosobo Rp. 825.000,-

Kabupaten Kebumen Rp. 770.000,-

Kabupaten Banyumas Rp. 795.000,-

Kabupaten Cilacap

1. Wilayah Kota, meliputi : Rp. 852.000,-

- Kecamatan Cilacap Utara

- Kecamatan Cilacap Tengah

- Kecamatan Cilacap Selatan

2. Wilayah Timur, meliputi : Rp. 747.000,-

- Kecamatan Kesugihan

- Kecamatan Maos

- Kecamatan Sampang

- Kecamatan Binangun

- Kecamatan Nusawungu

- Kecamatan Kroya

- Kecamatan Adipala

3. Wilayah Barat, meliputi : Rp. 720.000,-

- Kecamatan Jeruk Legi

- Kecamatan Kawunganten

- Kecamatan Bantarsari

- Kecamatan Gandrungmangu

- Kecamatan Sidareja

- Kecamatan Cipari

- Kecamatan Kedungreja

- Kecamatan Patimuan

- Kecamatan Karangpucung

- Kecamatan Cimanggu

- Kecamatan Majenang

- Kecamatan Wanareja

- Kecamatan Dayeuhluhur

- Kecamatan Kampung Laut

Kabupaten Banjarnegara Rp. 765.000,-

Kabupaten Purbalingga Rp. 818.500,-

Kabupaten Batang Rp. 880.000,-

Kota Pekalongan Rp. 895.500,-

Kabupaten Pekalongan Rp. 873.000,-

Kabupaten Pemalang Rp. 793.000,-

Kota Tegal Rp. 795.000,-

Kabupaten Tegal Rp. 780.000,-

Kabupaten Brebes Rp. 775.000,-

PERKEMBANGAN UPAH MINIMUM DI WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KHUSUSNYA KABUPATEN KARANGANYAR

Standar

1. UMR TAHUN 1995
DASAR : Surat Keputusan Menaker RI No.Kep.12/Men/1995
- Rp. 90.000,-/bulan
- Rp. 3.000,-/hari
Mulai berlaku tanggal 1 April 1995

2. UMR TAHUN 1996
DASAR : Surat Keputusan Menaker RI No.Kep.02/Men/1996
- Rp. 102.000,-/bulan
- Rp. 3.400,-/hari
Mulai berlaku tanggal 1 April 1996

3. UMR TAHUN 1997
DASAR : Surat Keputusan Menaker RI No.Kep.06/Men/1997
- Rp. 113.000,-/bulan
Mulai berlaku tanggal 1 April 1997

4. UMR TAHUN 1998
DASAR : Surat Keputusan Menaker RI No.Kep.120/Men/1998
- Rp. 130.000,-/bulan
Mulai berlaku tanggal 1 April 1998

5. UMR TAHUN 1999
DASAR : Surat Keputusan Menaker RI No.Kep.23/Men/1999
- Rp. 153.000,-/bulan
Mulai berlaku tanggal 1 April 1999

6. UMR TAHUN 2000
DASAR : Surat Keputusan Menaker RI No.Kep.20/Men/2000
- Rp. 185.000,-/bulan
Mulai berlaku tanggal 1 April 2000

7. UMP/ UMK TAHUN 2001
DASAR : Surat Keputusan Gubernur Prop. Jateng No.561/65A/2000
- Rp. 245.000,-/bulan
Mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001

8. UM KAB. KARANGANYAR 2002
DASAR : Surat Keputusan Gubernur Prop. Jateng No.561/44/2001
- Rp. 328.100,-/bulan
Mulai berlaku tanggal 1 Januari 2002

9. UM KAB. KARANGANYAR 2003
DASAR : Surat Keputusan Gubernur Prop. Jateng No.561/52/2002
- Rp. 375.000,-/bulan
Mulai berlaku tanggal 1 Januari 2003

10. UM KAB. KARANGANYAR 2004
DASAR : Surat Keputusan Gubernur Prop. Jateng No.561/44/2003
- Rp. 400.000,-/bulan
Mulai berlaku tanggal 1 Januari 2004

11. UM KAB. KARANGANYAR 2005
DASAR : Surat Keputusan Gubernur Prop. Jateng No.561/54/2004
- Rp. 420.000,-/bulan
Mulai berlaku tanggal 1 Januari 2005

12. UM KAB. KARANGANYAR TAHUN 2006
DASAR : Surat Keputusan Gubernur Prop. Jateng No.561/64/2005
- Rp. 500.000,-/bulan
Mulai berlaku tanggal 1 Januari 2006

13. UM KAB. KARANGANYAR TAHUN 2007
DASAR : Surat Keputusan Gubernur Prop. Jateng No.561.4/78/2006
- Rp. 580.000,-/bulan
Mulai berlaku tanggal 1 Januari 2007

14. UM KAB. KARANGANYAR TAHUN 2008
DASAR : Surat Keputusan Gubernur Prop. Jateng No.561.4/51/2007
- Rp. 650.000,-/bulan
Mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008

15. UM KAB. KARANGANYAR TAHUN 2009
DASAR : Surat Keputusan Gubernur Prop. Jateng No.561.4/52/2008
tanggal 20 November 2008
- Rp. 719.000,-/bulan
Mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009

16. UM KAB. KARANGANYAR TAHUN 2010
DASAR : Surat Keputusan Gubernur Prop. Jateng No.561.4/108/2009
tanggal 17 November 2009
- Rp. 761.000,-/bulan
Mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010

17. UM KAB. KARANGANYAR TAHUN 2011
DASAR : Surat Keputusan Gubernur Prop. Jateng No 561.4/69/2010
Tanggal 18 Nopember 2010
Mulai berlaku tanggal 1 Januari 2011

18. UM KAB. KARANGANYAR TAHUN 2012
DASAR : Surat Keputusan Gubernur Prop. Jateng No 561.4/73/2011
Tanggal 18 Nopember 2011
Mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012

Dari Tempat Kerja Menuju Pekerjaan yang Layak (1)

Standar

Sebagai buruh pabrik selama ini terkesan bekerja sebagai robot-robot bernyawa dengan rutinitas dibalik cerobong asap dan lorong-lorong tempat kerja yang kotor dan jorok, banyak yang perlu kita pikirkan permasalahan di tempat kerja dan isu-isu lainya bagi pekerja dan juga serikat pekerja. Lalu apakah isu-isu paling penting untuk dapat mewujudkan standar utama ketenagakerjaan ditempat kerja anda sendiri?

Pada tahun 1944 Konferensi Perburuhan Internasional bertemu di Philadelpia, Amerika Serikat. Pertemuan ini menghasilkan DEKLARASI PHILADELPIA, yang mendefinisikan kembali tujuan dan maksud Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Deklarasi tersebut memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

  • Tenaga kerja bukanlah barang dagangan;

  • Kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berserikat adalah penting untuk     mencapai dan mempertahankan kemajuan yang telah dicapai;

  • Dimana ada kemiskinan, di situ kesejahteraan terancam;

  • Semua manusia, tanpa memandang ras, asal usul, atau jenis kelamin, berhak mengupayakan kesejahteraan jasmani dan rohani dalam kondisi-kondisi yang menghargai kebebasan, harkat dan martabat manusia, dan kondisi-kondisi yang memberikan jaminan ekonomi dan kesempatan yang sama.

Deklarasi ini menjadi pendahulu dan memberikan pola bagi Piagam Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. ILO pada bulan Juni 1998 melalui Konferensi Perburuhan Internasional telah mengadopsi Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja, hal ini menandai penegasan kembali kewajiban universal para negara anggota ILO untuk menghargai, memasyarakatkan, dan mewujudkan prinsip-prinsip mengenai hak-hak mendasar yang menjadi subjek dari Konvensi-Konvensi ILO, sekalipun mereka belum meratifikasi Konvensi-Konvensi tersebut. (Indonesia mejadi Anggota ILO sejak tahun 1950).

Tempat Kerja dan Standar Utama Ketenagakerjaan

Ada 4 (empat) pokok standard utama dari Konvesi ILO, adalah sebagai berikut :

1. Kebebasan Berserikat dan Negosiasi Kolektif
Memberikan hak semua pekerja dan pengusaha untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi pilihan mereka sendiri tanpa izin sebelumnya, dan memberikan jaminan atau organisasi yang bebas berfungsi tanpa campur tangan dari otoritas publik, Memberikan perlindungan terhadap diskriminasi anti-serikat, untuk melindungi organisasi pekerja dan majikan dari tindakan campur tangan satu sama lain, juga untuk mendorong negosiasi kolektif.

2. Larangan Kerja Paksa
Penghapusan kerja paksa atau pemwajiban dalam segala bentuknya. Pengecualian tertentu diizinkan, seperti wajib militer, pekerja tahanan yang di awasi dengan baik, kondisi darurat seperti perang, kebakaran, gempa bumi, Melarang segala bentuk kerja paksa atau pemwajiban sebagai sarana pemaksaan atau edukasi politik, hukuman untuk ekspresi pandangan politik atau ideologi, mobilisasi angkatan kerja, disiplin pekerja, hukuman karena berpartisipasi dalam pemogokan atau diskriminasi.

3. Penghapusan Pekerja Anak
Bertujuan untuk menghapusan pekerja anak, menetapkan bahwa usia minimum untuk diterima bekerja tidak boleh kurang dari usia selesai wajib belajar, Menyerukan langkah-langkah segera dan efektif untuk mengupayakan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, termasuk praktik perbudakan dan praktik-praktik serupa, rekrutmen paksa untuk digunakan dalam konflik bersenjata, prostisusi dan pornografi dan aktivitas ilegal, maupun pekerjaan yang memungkinkan merugikan kesehatan, keselamatan moral anak.

4. Penghapusan Diskriminasi dalam Hubungan Kerja dan Pekerjaan
Menyerukan pembayaran dan keuntungan yang setara baik untuk pria dan wanita dalam pekerjaan dengan nilai yang setara, Menyerukan kebijakan nasional untuk menghapus diskriminasi pada akses pekerjaan, pelatihan dan kondisi kerja, berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, keturunan atau asal usul sosial, dan untuk mendorong persamaan kesempatan dan perlakuan.

Apa yang telah diuraikan diatas adalah suatu standard yang paling mendasar (Fundamental Standards) Organisasi Perburuhan Internasional. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam standar tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun perundang-undangan nasional. Karena itu, Konvensi-Konvensi Perburuhan Internasional memiliki dampak yang terus berlanjut di luar kewajiban-kewajiban hukum yang ditimbulkan. Setiap anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mempunyai komitmen, yang dipertegas melalui Deklarasi Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja “ untuk menghargai, memasyarakatkan, dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja”.

Yang menjadi pertanyaan penting selanjutnya,Apa yang anda harus lakukan untuk dapat mewujudkan Standar Utama ketenagakerjaan di tempat kerja Anda Sendiri (?)

Disadur seko pas pelatihan karo ILO perwakilan Indonesia