membangun perencanaan strategis perjuangan serikat pekerja/ buruh (5)

Standar

sudah sekian waktu tulisan ini belum ada ujungnya, ya… banyak waktu saya belum sempat untuk meluangkan menulis, tuntutan anak istrilah yang mau tidak mau dikedepankan walaupun idealisme masih kuat di benak ini. Banyak ide gagasan yang belum tertuang dalam tulisan bahkan akan untuk menata dalam kata-katapun rasanya kesulitan karena bukan seorang penulis dan bukan seorang jurnalis akhirnya ya itu apapun hasilnya akhirnya saya tuangkan sebuah uneg-uneg ini dalam sebuah tulisan walaupun mohon maaf kalau dalam penyusunanan tulisan inipun tidak karuan struktur penulisannya, kosa katanya, bahkan tata bahasanya tentu kurang baik saya hanya mencoba menuangkan sebuah gagasan yang belum tentu yang membacanya sepaham dengan tulisan ini.

Apakah ini merupakan akhir dari seri membangun perencanaan strategis ataukah bukan tak tahulah yang pasti dari sekian langkah dalam sebuah perencanaan tentunya harus ada sebuah evaluasi pelaksanaan perencanaan. Evaluasi dan peninjuan ulang secara berkala dan teratur terhadap tujuan, strategi, dan pencapaiannya melalui kegiatan merupakan hal yang sangat penting. Seluruh perangkat dalam rencana strategis tidak boleh kaku dan alergi terhadap perubahan atau pembaruan. Rencana harus fleksibel, baik untuk membangun rumah atau organisasi. Evaluasi merupakan unsur mutlak dari sebuah rencana.

Dari evaluasi dan peninjauan ulang sebuah rencana, diharapkan SP/SB akan mampu, Menilai apakah kegiatan yang dijalankan benar-benar mendukung tercapainya tujuan dan strategi memutuskan apakah strategi dan tujuan yang sudah ditetapkan perlu direvisi dan diperbaharui.

Setelah menganalisis perubahan situasi yang harus dihadapi SP/SB dan membahas dasar-dasar perencanaan strategis, mulailah menerapkan rencana strategis terhadap sejumlah aspek vital dari SP/SB.

Aspek-aspek di dalam SP/SB yang perlu pendekatan strategis adalah :
• Pengorganisasian dan rekrutmen anggota
• Hubungan SP/SB dengan anggota
• Struktur organisasi dan administrasi SP/SB
• Keuangan SP/SB
• Pengembangan cakupan dan efektivitas PKB
• Pendidikan dan pelatihan anggota.
• Dan lain-lainnya

So bagaimana dengan serikat pekerja anda?

Menyoal System Jaminan Sosial (?)

Standar

Dalam beberapa saat ini banyak diperdebatkan adanya System Jaminan Sosial Nasional (baca SJSN) bagi warga Negara Indonesia, baik melalui perdebatan di parlement, diskusi, jejaring social dan lain sebagainya. Lalu seberapa urgent-kah System Jaminan Sosial Nasional harus dilaksanakan bagi kita? Amanat undang-undang no 40 tahun 2006 mewajibkan Negara untuk itu, akan tetapi sampai saat ini belum terealisasikan dengan belum adanya Badan Penyeleggara Jaminan Sosial (baca BPJS). Semakin terjadi tarik ulur manakala ada wacana penggabungan empat badan usaha milik Negara yang selama ini menaungi jaminan sosial, keempat BUMN itu adalah : 1. ASABRI menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja untuk prajurit TNI, anggota Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Pertahanan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri, pensiunan prajutit TNI, pensiunan anggota Polri, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Pertahanan, dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri, dan Janda/Duda TNI/Polri, 2. ASKES menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan seumur hidup untuk seluruh masyarakat, 3. JAMSOSTEK menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Kesehatan seumur hidup (bagi tenaga kerja dan keluarganya) untuk seluruh tenaga kerja, 4. TASPEN menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja untuk PNS, serta Program Tabungan Hari Tua dan Pensiun untuk PNS, pejabat negara, hakim, veteran, PKRI, KNIP, kecuali PNS Dephan dan PNS POLRI. Banyak argumentasi disampaikan dari masing-masing yang pro dan kontra adanya System Jaminan Sosial Nasional ini berikut beberapa alasan yang disampaikan dari masing-masing pihak.
Yang paling banyak mendukung disyahkannya RUU tentang BPJS ini adalah dari kalangan Serikat Pekerja/ Buruh karena didalamnya juga akan mereformasi UU Jamsostek yang notabene adalah merekalah pemilik sebenarnya PT Jamsostek Persero. Berikut alasan-alasannya :

DASAR – DASAR PENYUSUNAN KONSTRUKSI DRAFT RUU BPJS DAN RUU JAMSOSTEK

Jaminan Sosial Hak Konstitusi Warga Negara

LANDASAN IDEOLOGI : PANCASILA, KHUSUSNYA SILA KE 2
DAN SILA KE 5
LANDASAN KONSTITUSI : PASAL 27, PASAL 28H, PASAL 33 AYAT (1)
DAN PASAL 34 AYAT (2)
LANDASAN OPERASIONAL
(1). UU NO. 1/1970, TENTANG KESELAMATAN KERJA
(2) UU NO. 3/1992, TENTANG JAMSOSTEK
(3) UU NO. 39/1999, TENTANG HAK AZASI MANUSIA
(4). UU NO. 13/2003, TENTANG KETENAGAKERJAAN
(5) UU NO. 40/2004, TENTANG SISTIM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

JAMINAN SOSIAL ADALAH BENTUK PERLINDUNGAN NEGARA KEPADA RAKYAT, SESUAI PERINTAH KONSTITUSI, KHUSUSNYA ALINEA KE …PEMBUKAAN, PASAL 27, PASAL 28H, PASAL 33 AYAT (1) DAN PASAL 34 AYAT (2) UUD 1945, SEKALIGUS PENGEJAWANTAHAN NILAI-NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA DALAM RANGKA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.

MUATAN RUU JAMSOSTEK USULAN KSPI
Reformasi UU Jamsostek

KETENTUAN UMUM
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin tenaga kerja beserta keluarganya, baik yang bekerja pada sektor formal, tenaga kerja informal, maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian atau seluruh dari penghasilan yang hilang dan/atau berkurang serta pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja karena sakit, hamil, bersalin, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, pemutusan hubungan kerja, pengangguran dan kematian.

AZAS : KEMANUSIAAN, AZAS MANFAAT DAN KEADILAN
BENTUK : BADAN HUKUM WALI AMANAT
TUJUAN : MEMBERIKAN JAMINAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR HIDUP YANG LAYAK BAGI PESERTA DAN KELUARGANYA

PRINSIP PENYELENGGARAN
(1) Wali Amanat diselenggarakan berdasarkan prinsip :
 Kegotong royongan;
 Nirlaba;
 Keterbukaan;
 Kehati-hatian;
 Akuntabilitas;
 Portabilitas;
 Kepesertaan bersifat wajib;
 Dana amanat ;

(2) Hasil pengelolaan dana amanat dipergunakan seluruhnya sebesar-besarnya untuk kepentingan tenaga kerja dan keluarganya;

PROGRAM JAMSOSTEK
1. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN SEUMUR HIDUP UNTUK TENAGA KERJA DAN KELUARGANYA
2. JAMINAN KECELAKAAN KERJA
3. JAMINAN KEMATIAN
4. JAMINAN HARI TUA
5 JAMINAN PENSIUN
6. JAMINAN UANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
7. JAMINAN TUNJANGAN PENGANGGURAN

KEPESERTAAN
 TIAP-TIAP TENAGA KERJA (FORMAL, INFORMAL DAN TKI) YANG MEMBAYAR IURAN
 KEPESERTAAN BERSIFAT WAJIB

I U R A N
PEKERJA/BURUH = 2,00 %
PEMBERI KERJA = 17,71 %
PEMERINTAH = …….% DARI APBN / APBD.

BADAN PENYELENGGARA JAMSOSTEK
1. DEWAN WALI AMANAT, TERDIRI DARI UNSUR TRIPARTIT DENGAN PERBANDINGAN UNSUR PEKERJA/BURUH 6 ORANG, UNSUR PEMBERI KERJA 4 ORANG DAN UNSUR PEMERINTAH 4 ORANG
2. DIREKSI (TENAGA KERJA PROFESIONAL)
3. KOMITE AUDIT, KOMITE INVESTASI DAN KOMITE KEPATUHAN
(TENAGA KERJA PROFESIONAL)

SANKSI
BARANG SIAPA YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIATUR PASAL ………, DIHUKUM PIDANA PENJARA SELAMA 5 TAHUN. (KURUNGAN BADAN)

BPJS JAMSOSTEK menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Kesehatan seumur hidup (bagi tenaga kerja dan keluarganya) untuk seluruh tenaga kerja formal, tenaga kerja informal, dan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

 Usulan Serikat Pekerja bila dapat dilaksanakan, maka : BPJS JAMSOSTEK menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan pensiun, kecuali Jaminan Kesehatan seumur hidup (bagi tenaga kerja dan keluarganya) untuk seluruh tenaga kerja formal, tenaga kerja informal, dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang penyelenggaraannya dialihkan ke BPJS Askes.
Alasan bagi penentang Badan Penyelenggara System Jaminan Sosial Nasional adalah sebagai berikut :
berbicara perihal bagi para penentang BPJS ini banyak cibiran dari para pendukungnya, tapi satuhal yang saya mencatat akan alasan mereka adalah ketidakpercayaan akan keamanan dana mereka yang mereka simpan di PT Jamsostek bilamana akan digabungkannya 4 BUMN dalam satu wadah BPJS. Dana yang ada di PT Jamsostek Persero trilyunan rupiah dikawatirkan menguap seiring penggabungan dengan diinvestasikan kebeberapa perangkat investasi dan juga akan kesiapan system ini akan dilaksanakan.

Salah satu kewajiban negara adalah melindungi setiap warga negaranya baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi sebagai imbal balik kesetiaan warga negara kepada negara baik dalam bentuk pembayaran pajak secara rutin atau ketundukan pada peraturan hukum di negara tersebut.
Point tersebut juga tercakup dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang merupakan buah pemikiran founding fathers bangsa ini sejak awal kemerdekaan. Demikianlah adanya.

Namun bagaimana Realisasi perlindungan tersebut dalam konteks perlindungan atau jaminan sosial kesehatan-bagi-warga-negara(?)

Pengakuan seorang mantan HRD

Standar

Solidaritas Pekerja Untuk Kemajuan Bersama

Inilah pengakuan seorang mantan human resource development di sebuah perusahaan. Sebutlah dia Jhon-Thor, dia adalah senior di organisasi kami yang karena dianggap berkemampuan dia diangkat menjadi manager HRD di Perusahaan tempat ia bekerja. Setelah sekian lama akhirnya dia keluar dari Perusahaan tempat dia bekerja dan membuka usaha bersama-sama dengan kawan sejawat lain sesama aktifis pekerja membuat usaha dibidang property dan disana menjadi Direktur Personalia.

Sekian lama tidak muncul diorganisasi akhirnya dia datang mensupport gerakan kami dan yang mengejutkan kami dia memberikan beberapa pengakuan yang selama ini masih menjadi “rasan-rasan” kami sesama aktifis pekerja. Bukan hal yang istimewa ataupun mengejutkan bagi kami, akan tetapi dengan pengakuan ini setidaknya telah membuka mata kami untuk lebih solid dalam pergerakan dan membaca siapa kawan dan siapa lawan….

Pengakuan bermula berlarutnya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan sebuah perusahaan. Bukan berarti dengan pengakuan ini menjustifikasi bahwa Dinas terkait itu jelek akan tetapi inilah faktanya yang dilakukan “oknum” aparaturnya.

Bahwa disetiap sidang mediasi terkait perhatikan pasti dia diawal persidangan pasti membela pekerjanya seakan-akan menekan pihak perusahaan kemudian ditengah-tengah persidangan (persidangan dilakukan beberapa kali) pasti tolong catat nomor telpon saya biar cepat selesai dan tidak perlu adanya sidang berikutnya dan diselesaikan diluar persidangan ini, cepat selesai dan setelah itu kami diberi perjanjian bersamanya…bagus memang. Dan menurut pengakuannya setelah itu terjadi kontak telepon setelah itu bagaimana strategi mencari celah-celah hukum untuk memenangkan perkara… pekerja tidak punya kuasa untuk deal untuk itu toh berapa sih nilai gugatan pekerja??? Satu hal perlu diketahui bahwa ada semacam organisasi gabungan para personalia dan yang menjadi konsultannya “Dia” memberikan celah-celah hukum undang-undang ketenagakerjaan, itu dilakukan diluar kedinasan bukan pakai baju aparatur dilakukan disebuah hotel. “Aku dewe yo melu neng kono” kata teman saya tadi. Contohnya masalah pesangon kepmen 150 itu masih berlaku tidak pernah dicabut pasti diarahkan ke UU 13/2003 pasal 156. Dan lain-lain. Suatu ketika, saat dia (kawan saya) masih menjabat HRD dia digugat oleh Serikat Pekerja di tempat dia bekerja terkait upah pekerja borongan, setelah beberapa kali persidangan dan dimenangkan pihak perusahaan “Dia” datang menemui kawan saya dengan terang-terangan minta uang jasa pemenangan perkara. Piye wis tak menangke perkaramu, gerti dewe dinggo konco-konco. Kira-kira seperti itu kemudian lain waktu teman saya datang ke kantornya memberikan “upeti” seperti yang dia minta. Wah jiaaan ra cetho…

Ada satu lagi ini dilakukan oknum apatur dengan modus bagi perusahaan yang belum punya PP atau PKB, dia sanggup menjadi konsultannya yang sekiranya menguntungkan perusahaan dan bahkan membuatkannya (yang belum punya PP) yang mengkoreksi kan dia…wowwwww ngono tho…. Belum lagi pegawai pengawasnya bla…bla…bla…mumet aku cah…

Saya ungkap pengakuan ini semata-mata supaya ada upaya perbaikan di dinas terkait, tidak ada tendensi apapun selain supaya ada perbaikan kinerja aparatur ketenagakerjaan dan terwujudnya rasa keadilan bagi kaum buruh. Bagi saudara-saudaraku yang tersinggung dengan diungkapnya pengakuan teman saya ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya.

Oleh : Eko Supriyanto